Transformasi Birokrasi Jadi Keharusan di Era Digitalisasi

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tranformasi birokrasi memiliki peran sangat penting dalam menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

"Birokrasi sebagai regulator, pelaksana kebijakan, monitoring dan koordinasi pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tidak boleh ketinggalan satu langkah pun dari perkembangan dunia," ujar Kalla saat membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (14/3).

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi.

Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, tetapi telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka.

"Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.

Dalam satu dasawarsa, reformasi birokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tata kelola pemerintahan telah mengalami perkembangan ke arah positif.  

Pembenahan dilakukan pemerintah pada berbagai sektor termasuk saat rekruitmen aparatur sipil negara (ASN) dengan berbasis komputer.

Selain itu, mulai bermunculan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pengurusan berbagai izin dalam satu atap.

Bahkan, terkait perizinan pemerintah berusaha menyederhanakannya pengurusannya melalui sistem one single submission (OSS). Sistem registrasi modern, cepat dengan data terpadu yang dapat memangkas banyak rantai birokrasi.

"Ini arah birokrasi yang diinginkan publik yaitu birokrasi yang melayani dan memudahkan setiap masyarakat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik," ucap Kalla.

Baca juga: Menpan-RB: SAKIP Indonesia Ditiru Banyak Negara di Dunia

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia merupakan modal utama menghadapi revolusi industri 4.0 dan untuk mewujudkan ASEAN sebagai the next big thing region.

"Saat ini eranya industri 4.0 di mana segala hal bersentuhan dengan digital. Bahkan, manusia lebih lama berinteraksi melalui dunia digital daripada fisik," ungkap Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, mengatakan, keberhasilan yang telah diraih pemerintah selama 10 tahun menjalan reformasi birokrasi di antaranya meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekruitmen berbasis TI, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang fokus pada prioritas, akuntabel, dan transparan.

Keberhasilan lainnya ialah penerapan e-government yang semakin masif, inovasi pelayanan publik yang cepat dan terakhir meningkatnya integritas aparatur.

"Transformasi birokrasi yang terjadi saat ini merupakan jaminan agar peradaban manusia tetap stabil dalam pertumbuhannya, negara dan pemerintahan tidak tenggelam oleh distorsi perubahan waktu dan zaman," kata Syafruddin.

Apalagi di era saat ini di mana teknologi menjadi puncak transformasi peradaban manusia, masyarakat menuntut kehadiran negara melalui pemerintahan yang dinamis dan transformatif merespons perubahan. Yang mana 10 tahun mendatang Indonesia diprediksi memiliki bonus demografi berupa 66% penduduknya berusia produktif.

"Negara perlu segera menyiapkan tata kelola pemerintah yang baik agar dapat memanfaatkan peluang itu dengan menghadirkan kebijakan dan strategi yang baik sehingga momentum itu mendarat tepat pada landasannya untuk menggapai Indonesia Emas 2045," tegas mantan Wakapolri ini.

Kemenpan-RB sebagai garda terdepan dalam menjaga jalannya reformasi birokrasi, telah menjalankan kebijakan dan strategi untuk mendukung program tersebut. Wujud nyatanya berupa perencanaan ASN yang lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional.

Mengadakan President Lecture yang bertujuan agar arah pembangunan dikomunikasikan langsung oleh Presiden kepada aparatur negara.

Pembenahan secara profesional pada sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karier dan kesejahteraan terus dilakukan. Dampaknya indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten/kota terus meningkat secara kuantitas dan kualitas.

"Ini semua dilakukan oleh pemerintah agar dapat melahirkan kebijakan publik yang merespons kebutuhan masyarakat dengan memadukan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat untuk menggerakan reformasi birokrasi," ungkap Syafruddin.

Ia meyakini saat ini setiap negara telah menjalankan skema transformasi pemerintahan yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi untuk menyempurnakan sistem transformasi yang telah ada sebelumnya.

"Harapannya simposium ini menjadi etalase bagi dimensi baru praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang ada saat ini," tegas Syafruddin.

Sebanyak 65 pembicara dari 11 negara serta 1.000 peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan hadir dalam International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019.

Simposium ini sebagai ajang untuk berbagi pengalaman, ide dan diskusi untuk memformulasikan konsep reformasi pada pemerintahan. Indonesia hadir sebagai inkubator untuk perubahan dan juga untuk berbagi pengalaman menjalankan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah ada. (RO/OL-1)