Target Tahun ini 9 Juta Sertifikat Tanah  

PRESIDEN Joko Widodo menargetkan 9 juta sertifikat tanah akan dibagikan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air pada tahun ini.

Presiden menegaskan hal itu di sela-sela membagikan 2.500 sertifikat tanah di Provinsi Bangka Belitung, berlokasi di GOR Sahabudin Pangkalpinang, Kamis (14/3).

“Tahun 2016 itu baru ada 46 juta sertifikat. Jumlah bidang tanahnya di seluruh Indonesia 126 juta. Kalau saya hitung berarti kurang 80 juta sertifikat lagi. Nah kalau hanya ditargetkan 500 sertifikat, mau enggak 160 tahun baru punya sertifikat,” tanya Presiden di hadapan 2.500 masyarakat penerima sertifikat.

“Siapa yang mau menunggu 160 tahun, silakan maju akan saya kasih sepeda, nah tidak mau kan,” ujarnya. Untuk itu, menurut Presiden pada pemerintahannya masalah sertifikat tanah ini dipercepat. Pada 2017, pembuatan sertifikat tanah melampaui target dari 5 juta sertifikat tanah terealisasi  5,4 juta sertifikat tanah. Kemudian pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat, namun realisasinya melampaui mencapai 9,7 juta sertifikat.  “Untuk tahun ini saya targetkan 9 juta sertifikat,” lanjut Presiden.

Presiden menyebutkan sertifikat tanah ini sangat penting sebagai pengakuan hak terhadap kepemilikan tanah. “Setiap saya berkunjung ke kampung-kampung dan desa-desa, selalu ada sengketa dan konflik tanah. Karena tidak ada bukti kepemilikan hak atas tanah, yaitu sertifikat tanah,” kata Jokowi.

Pada kesempatan sama Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzakdu Rosman Djohan meminta masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat gratis agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak digadaikan untuk keperluan konsumtif.

Masih terkait pengakuan hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional Metro, Provinsi Lampung mencatat hingga 2019 masih ada sekitar 10% tanah di wilayah itu belum bersertifikat.

“Kami mengimbau masyarakat yang memiliki tanah dan belum bersertifikat untuk segera mengurus pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL),” kata Kepala Seksi Pengadaan BPN Metro, Truedy Aritonang.

BPN menargetkan tahun ini seluruh tanah di Metro sudah bersertifikat, termasuk tempat ibadah. “Sekarang tidak ada kuota seperti Prona dulu. Jadi warga mengurus melalui Pokmas di wilayah masing-masing. Untuk meng-urus sertifikat di BPN gratis. Kalau di Pokmas (kelompok masyarakat), biaya operasional maksimal Rp200 ribu atau tergantung keperluan untuk mengurusnya,” tambahnya. 

Lahan infrastruktur 
Pada bagian lain, Pemkab Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengalokasikan Rp40 miliar APBD untuk pengadaan lahan untuk publik pada tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan, Permu-kiman dan Pertanahan  Kabupaten Pesisir Selatan, Mukhridal, mengatakan sebagian besar lahan disiapkan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dibiayai pusat. “Saat ini tanggung jawab daerah adalah penyediaan lahan,” jelas Mukhridal.

Tahun ini pemerintah Pessel bakal menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk proyek Pelabuhan Panasahan. “Untuk Pelabuhan Panasahan, BPN telah menyiapkan peta bidang lahan yang bakal dibebaskan. Selanjutnya akan dihitung tim Appraisal soal besaran ganti kerugian,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan dua jalur Painan-Bukit Putus dan Bungapasang-Sago, pembangunan RS Pratama di Lengayang, dan penormalan Batang Pelangai di Ranah Pesisir. Juga pengadaan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus di Bukit Ameh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Total kebutuhan lahan sekitar 450 ha. (YH/Ant/N-2)