Pemerintah Gelar Simposium Reformasi Birokrasi di Bali

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menggelar simposium internasional tentang reformasi birokrasi pada 14-15 Maret 2019 di Nusa Dua, Bali.    

"Melalui simposium ini kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi hasil dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," kata Menpan-RB, Syafruddin, dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (12/3).  

Dijelaskannya, bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi.  

"Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open government," ucap Syafruddin.    

Karena itu, lanjut dia, masyarakat merasa puas dengan kebijakan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Jika publik puas, pemerintahan akan berjalan dengan baik.

"Bahkan saat ini kita ingin membuat masyarakat bahagia bukan hanya sekadar puas saja," ujar mantan Wakapolri ini.    

Simposium yang rencananya dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 11 negara ASEAN dan juga negara lainnya, seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.  

Baca juga: 6 Orangutan Dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya

Selain itu, sejumlah menteri, gubernur, dan beberapa ahli dari berbagai bidang, terutama pemerintahan dipastikan akan menjadi pembicara. Simposium ini akan fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-government, integritas aparatur sipil negara (ASN) dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah.    

Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.   

"Saya contohkan Jawa Tengah berhasil menyelaraskan 4.000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran Rp1,2 triliun di 2018," tutur Syafruddin sambil menambahkan bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan program ini.    

Adapun terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan hambatan kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antarpemerintahan dan lembaga.    

"Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," katanya. (OL-1)