Kejanggalan di Balik Kematian

KISAH kematian beruntun anggota suku Anak Dalam dan orang rimba yang disebut disebabkan kelaparan sempat menjadi perhatian publik. Ternyata, sejumlah kejanggalan masih menyelimuti dugaan itu.

Koordinator Divisi Masyarakat Adat Perkumpulan Hijau Wily Marlupi, saat ditemui Media Indonesia, pekan silam, mempertanyakan kabar kematian yang disebut disebabkan kelaparan yang justru terjadi di kawasan temenggung yang berada di luar Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Jambi.

''Ini yang menurut kami menjadi pertanyaan. Jika memang yang meninggal karena kelaparan, kenapa justru terjadi di kelompok yang sangat dekat dengan kawasan orang luar, tepatnya di areal kebun atau hutan milik perusahaan? Yang sebenarnya juga terjadi, mereka bisa dikatakan sudah lama bertahan dengan pengaruh pasar atau kebutuhan lain selain makanan. Artinya mereka tidak tertutup dengan perubahan zaman,'' tuturnya.

Dia pun memaparkan dugaan meninggalnya 12 orang rimba yang disebut-sebut disebabkan kelaparan belum dapat dipastikan. Menurutnya, dari 12 orang yang meninggal tersebut, empat di antara mereka karena faktor usia sakit dan sakit bawaan.

''Dari empat yang dikonfirmasi tidak disebabkan kelaparan. Di kelompok Maritua, yang meninggal usia 50 tahunan karena faktor usia. Selanjutnya ada balita usia enam bulan dan satu tahun disebabkan campak dan demam berdarah, sedangkan yang terakhir adalah perempuan berusia 15 tahun karena penyakit kelainan ginjal sejak kecil. Hal itu ditegaskan dokter yang memeriksa,'' ungkapnya.

Menurut dia, Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seharusnya sudah menjadi tempat yang aman dan sehat bagi masyarakat suku Anak Dalam atau orang rimba. Apalagi, sejak ditetapkan sebagai taman nasional pada 2000, kawasan itu mestinya aman dari upaya alih fungsi lahan atau ekspansi hasil hutan.

''Sejak 2000 sudah masuk kawasan nasional dan artinya tidak bisa diekspansi perusahaan. Sudah terbangun pula sumber kehidupan yang cukup kuat dan secara turun-menurun oleh mereka ketika diterapkan zona dan akhirnya mereka keluar dari kawasan itu. Ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi?'' kata dia.

Berdasarkan keterangan di laman Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), penetapan TNBD dilakukan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK No.258/Kpts-II/2000. Taman nasional itu memiliki luas 60.500 hektare yang terpapar di Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, dan Kabupaten Batanghari, Jambi.

TNBD merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis dataran rendah di Provinsi Jambi. Semula kawasan itu merupakan kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan areal penggunaan lain yang digabung menjadi taman nasional. Hutan alam yang masih ada terletak di bagian utara taman nasional tersebut, sedangkan yang lainnya merupakan hutan sekunder.

Pola Hidup
Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Kaswendi mengaku tidak mengetahui pasti jumlah kematian orang rimba.

Dia mengatakan pihaknya hanya mendapatkan laporan dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi tanpa melakukan investigasi selanjutnya untuk mengetahui lebih rinci penyebab kematian. ''Belum pasti angkanya. Informasinya tidak jelas yang kami terima,'' terangnya.

Kaswendi menyarankan Media Indonesia meminta konfirmasi justru kepada KKI Warsi. Dia pun membantah jika penanganan orang rimba merupakan tanggung jawab dinasnya. ''Penanganan suku Anak Dalam bukan bimbingan kami. Coba ke Warsi saja,'' cetusnya

Akan tetapi, Kaswendi memastikan penyebab kematian beruntun orang rimba bukan disebabkan kelaparan dan wabah penyakit, melainkan lebih disebabkan rentannya tubuh untuk diserang penyakit. Menurut dia, kebiasaan suku Anak Dalam tidak mengenakan busana menjadi penyebab mudah terserang penyakit.

''Ada kebiasaan hidup mereka yang tidak sehat seperti tidak memakai baju, pola makan atau minum tidak memenuhi standar kesehatan, seperti kebiasaan minum air sungai mentah, khususnya anak-anak rentan terhadap berbagai serangan berbagai penyakit,'' jelasnya.

Kaswendi juga mengakui daya tahan tubuh suku Anak Dalam kurang karena tidak mendapatkan imunisasi.

Kaswendi menambahkan pemerintah juga kesulitan mengintervensi untuk memberi pelayanan medis bagi suku Anak Dalam yang antara lain terkendala komunikasi dan kebiasaan orang rimba berpindah tempat, termasuk bila ada kematian dalam anggota keluarga.

''Ada beberapa penyebab seperti budaya mereka yang berpindah menjadi sulit bagi kami untuk mendatangi mereka. Apalagi dengan kondisi melangun dan kondisi cuaca ekstrem potensi terserang penyakit sangat tinggi,'' terangnya.

Beberapa jenis penyakit yang menjadi langganan dan terdeteksi dari pemeriksaan medis yang dilakukan pihak dinas kesehatan antara lain malaria, hepatitis, batuk rejan (broncopneumonia), infeksi saluran pernapasan, dan balita bergizi buruk.

Tidak Diusir
Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas Halasan Tulus juga mengaku insiden meninggalnya belasan orang rimba tidak menjadi bagian tugasnya.

Namun, ia memastikan tidak ada upaya mengusir orang rimba dari hutan yang menjadi tempat domisili. ''Kami tidak pernah melarang orang rimba berada di sana. Di sana 65% ada kehidupan dan ada 13 temenggung,'' tegasnya.(Solmi/Nat/T-2)