DPR Soroti Masalah Pajak Air Inalum Asahan

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menyoroti masalah sulitnya pembayaran Pajak Permukaan Air (PAP) yang dialami PT Indonesia Asahan Aluminium. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membebankan PAP kepada PT Inalum yang nilainya mencapai Rp500 miliar per tahun.

PT Indonesia Asahan Aluminium atau lebih dikenal sebagai PT Inalum merupakan BUMN pertama dan terbesar Indonesia yang bergerak di bidang peleburan aluminium. “Bagaimana kalau penghasilannya dalam satu tahun Rp 500 miliar? Tentu habis (untuk membayar). Sedangkan waktu sama Jepang dahulu hanya Rp 80 miliar. Kenapa sama BUMN bisa kena Rp 500 miliar? Itu berarti ada persoalan tentang otonomi daerah,” tanya Inas Nasrullah Zubir usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Inalum di Sumut, Kamis (07/2).

Pihaknya meminta data mengenai persoalan yang dihadapi PT Inalum ini dan akan dibahas pada rapat dengan pemerintah, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN. Ia menegaskan, jangan sampai nasib perusahaan BUMN ini merugi. “Juga akan kami diskusikan dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tingginya pajak permukaan air. Ketinggian perhitungan airnya tidak lagi per-KWH, tapi tarifnya per meter kubik. Setahu saya hampir di atas Rp1.000 per kubik itu berat untuk Inalum,” tandas legislator dapil Banten III ini.

Inas menambahkan, PT. Inalum memiliki peran yang sangat penting pasca menyandang status sebagai induk holding BUMN pertambangan dan akan memacu produksi almunium yang ditargetkan sampai 2021. (RO/X-11)