Kunker ke Luar Negeri Pemborosan

RENCANA kunjungan kerja (kun­ker) DPRD Kalimantan Selatan ke luar negeri untuk menggodok peraturan daerah (perda) menuai kritik dari sejumlah kalangan di Kalsel. Kunker ke luar negeri dianggap suatu pemborosan uang rakyat.

Direktur Center for Politics and Public Studies Banjarmasin yang juga pengamat kebijakan publik Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad, kemarin mengatakan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit tidak pantas para wakil rakyat melakukan kunker ke luar negeri.

“Di era modern ini melalui internet anggota dewan bisa belajar tentang sistem pemerintahan negara lain dengan lebih murah, efektif, dan efesien,” ungkapnya.

Uhaib juga menyebut rencana kunker DPRD Kalsel ke luar negeri dengan estimasi biaya hingga Rp3,5 miliar akan menggerus kepercayaan publik kepada lembaga negara. Seharusnya mendekati akhir masa jabatan, wakil rakyat turun ke daerah mendengar aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dan itu lebih bermanfaat.

Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Kalsel periode 2004-2009, Anang Rosadi Adenansi. Menurut Anang yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi ini, rencana kunjungan ke luar negeri anggota DPRD Kalsel hanya merupakan kegiatan jalan-jalan memakai uang rakyat. Anang mencontohkan, saat kegiatan kunker DPRD Kalsel terkait dengan peresmian mes mahasiswa Kalsel di Kairo, Mesir, pada periode 2004-2009, ia memilih tidak ikut karena alasan etika kepantasan dan kepatutan.

Dia pun mempersilakan anggota DPRD Kalsel untuk berkunjung ke luar negeri asalkan menggunakan dana pribadi sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Lebih jauh Anang juga menyoroti banyaknya kunker ke luar daerah disebabkan adanya kongkalikong antara Kemendagri, DPRD, dan pengusaha hotel serta agen perjalanan. Kenyataannya kuantitas kunker membahas perda tidak berkorelasi langsung dengan kualitas perda yang digodok DPRD.