Gudang Kotak Suara tidak Dilengkapi Palet

JUMLAH kotak suara yang rusak akibat terkena tempias air hujan di gudang penyimpanan KPU Kabupaten Cirebon mencapai lebih dari 600 buah. Proses penghitungan masih dilakukan, KPU Kabupaten Cirebon diminta untuk segera meminta penggantian ke KPU pusat.

Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan dari penghitungan sementara kotak suara yang rusak mencapai 696 buah. “Ini belum selesai, masih kita hitung lagi,” kata Zaki.

Penghitungan akurat, menurut Zaki, harus dilakukan karena mereka tidak ingin terjadi kekurangan logistik saat pemilu digelar.

Selain menghitung kotak suara yang rusak, pihaknya juga menemukan ada perbedaan di gudang logistik KPU Kabupaten Cirebon.

“Kami akan segera menanyakan ke KPU RI, khususnya terkait standard operating procedure (SOP) penyimpanan kotak suara yang terbuat dari kertas dupleks itu di gudang,” ungkap Zaki.

Di sejumlah gudang yang menyim-pan kotak suara digunakan palet atau alas dari kayu sehingga kotak suara tidak menempel langsung di lantai gudang. “Namun, palet tidak ditemukan di gudang penyimpanan KPU Kabupaten Cirebon. Ini menjadi catatan kita,” kata Zaki.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon Saefuddin Jazuli mengungkapkan penyebab basahnya ratusan kotak suara di gudang penyimpanan ialah hujan deras yang disertai angin kencang sehingga air pun masuk di tempat penyimpanan.

Pihaknya telah menjemur kotak suara yang basah tersebut. Selain itu, memindahkan kotak suara yang masih utuh ke gudang lain.

Saat ditanyakan soal ketiadaan palet, Jazuli pun mengakuinya. Menurutnya, mereka sebenarnya akan segera menggunakannya, tapi keburu turun hujan deras disertai angin kencang. Mengenai penggantian kotak suara, menurut Jazuli, pihaknya juga telah melaporkannya ke KPU pusat.

Persiapan dan berbagai upaya untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019 juga dilakukan Komisi Pemilian Umum (KPU) Kota Pangkalpinang yang berencana merekrut 4.761 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 529 tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua KPU Kota Pangkalpinang Fenti mengatakan tahapan perekrut-an PPS akan dimulai 28 Februari mendatang hingga pertengahan Maret. Jumlah PPS yang di butuhkan KPU Pangkalpinang, lanjutnya, untuk 1 TPS sebanyak 9 orang, terdiri atas 1 KPPS, 7 PPS, dan 1 PAM.  

Pemasangan APK

Di Kota Pariaman, Sumatra Barat, Bawaslu setempat menemukan 1.168 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) hingga pekan kemarin. Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga Bawaslu Kota Pariaman Ulil Ambri menambahkan pelanggaran pemasangan ATK itu merupakan bahan kampanye dari 35 caleg dan satu pasangan calon presiden.

Dia menjelaskan pelanggaran terbanyak ada pada poster dengan jumlah 1.113 lembar, stiker 41, banner 3, spanduk 10, dan 1 baliho.

“Kita menemukan ribuan pelanggaran pemasangan APK dan bahan kampanye mulai dari di pohon-pohon dan angkutan umum,” ujarnya.

Menurutnya, APK yang dipasang di pohon melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Keindahan, dan ­Ketertiban. Pemasangan APK di angkutan kota dan desa melanggar peraturan transportasi angkutan umum serta pemasangan di tempat-tempat terlarang. (YH/RF/N-1)