BKKBN Turut Turunkan Kasus Stunting

SEKRETARIS Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nofrijal menjelaskan tahun ini pihaknya memiliki banyak agenda termasuk dalam hal penurunan kasus stunting. “Bersama-sama Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penurunan kasus-kasus stunting,” kata dia saat Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan DAK (dana alokasi khusus) Sub-Bidang KB Tahun 2019, Regional II di Yogyakarta, Kamis (31/1).

Untuk penurunan stunting, BKKBN akan berpe-ran pada pengasuhan orangtua dan pendewasaan usia perkawinan. Pada 2018 ada sekitar 1.000 desa yang kasus stunting-nya cukup tinggi se-Indonesia. “Tahun ini, kita akan turun lagi untuk intervensi penurunan kasus stunting. Kita yakin bisa karena memiliki pengalaman,” kata dia.

Jika pada 2018 ada 100 desa yang diintervensi, pada 2019 ini ada 160 desa yang diintervensi. Pe-ranan yang diambil BKKBN, terang dia, dalam hal pengasuhan anak, memberi keterampilan orangtua dalam mengasuh anak, dari pemberian asi ekslusif hingga memberikan asupan gizi kepada anak.

Sebelumnya, BKKBN telah menjalankan usaha peningkatan gizi keluarga (UPGK). “Harapannya adalah penurunan kasus-kasus stunting. Kita tidak ingin kasus-kasus stunting ini ada,” pungkas dia.

Terkait Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB Tahun 2019, menurut Nofrijal, sangat penting karena saat ini total anggaran DAK Sub Bidang KB sebesar Rp2,559 triliun. Terdiri atas DAK fisik sebesar Rp624 miliar, DAK penugasan/penanggulangan stunting sebesar Rp7,8 miliar, dan DAK nonfisik/biaya operasional KB (BOKB) sebesar Rp1,967 triliun.

Alokasi anggaran DAK yang terus meningkat sangat potensial kontribusinya dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di kabupaten dan kota. “Pemanfaatannya harus saling bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019,” tegasnya.

Untuk BOKB di BKKBN ada beberapa macam, yaitu biaya operasional terkait KB dan biaya untuk penurunan kasus stunting di daerah. (AT/N-3)