Pembahasan Penutupan Taman Nasional Komodo Digelar Bulan Depan

WACANA penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) selama satu tahun yang di rencanakan Gubernur Nusa Tenggara Timur akan di bahas dalam waktu dekat.

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Dody Wahyu mengatakan, pernyataan dari Gubernur akan di bahas pada awal bulan Februari, sebelumnya rencana ini akan di bahas pada tanggal 24 Januari, tetapi terdapat beberapa kendala maka kemungkinan besar baru di laksanakan awal bulan Februari.

Menurut Dody, adanya rencana penutupan TNK tersebut oleh Gubernur karena diduga terjadi penurunan populasi rusa di TNK. Sehingga mampu mengancam populasi komodo. Sehingga adanya peryataan spontan yang di keluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

"Pernyataan Gubernur tidak ada salahnya, karena terdapat perburuan liar di kawasan TNK yang memburu populasi rusa sebagai makanan pokok dari komodo, jika populasi rusa berkurang komodo akan menyerang sesamanya karena komodo memiliki sifat kanibal," kata Dody di Jakarta Selasa (29/1).

"Ancaman terhadap komodo adalah masih di temukannya perburuan rusa, yang pada umumnya di lakukan oleh oknum masyarakat Kabupaten Bima. Kejadian perburuan rusa pada tahun 2018 lalu telah ditangani secara hukum oleh pihak Polres Bima. Program breeding rusa telah dibangun di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dalam rangka untuk mengurangi tingkat perburuan rusa di TN Komodo," ujar Dody.

Berdasarkan monitoring Balai TN Komodo dan Komodo Survival Programme, jumlah populasi komodo sebanyak 2.761 ekor, sedangkan populasi rusa adalah sebanyak 3.900 ekor dan kerbau sebanyak 200 ekor.

Wacana penutupan TNK bertujuan untuk keberlangsungan ekoksistem serta melakukan perbaikan tata kelola khususnya untuk mendukung tujuan konservasi, perlu segera dibahas antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. (OL-4)