Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat mengelola anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada 2019.
Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) setempat pada Senin (21/1).
Faris yang ditemui di Waisai, Selasa (22/1), mengatakan, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menjalankan program-program kerja yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat.
"Total nilai DPA Kabupaten Raja Ampat tahun ini sebesar Rp1,4 triliun yang digunakan untuk menjalankan program-program demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Operasional Kapal Wisata di Raja Ampat Diatur
Dia meminta agar dalam menjalankan program-program kerja OPD dilingkungan pemerintah kabupaten Raja Ampat tidak mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.
Selain itu, kepada pimpinan OPD juga harus proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan pada unit kerja masing-masing agar program pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Setiap program kerja yang di jalankan oleh OPD juga harus jelas, dan langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi daerah yakni gerakan pembangunan pariwisata dan ekonomi masyarakat.
"Bekerja dengan jujur, utamakan kepentingan masyarakat dan hindari permasalahan yang berkaitan dengan proses hukum," harapnya. (OL-7)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved