Awal Tahun, Pemkab Tuban Mutasi 153 Pejabat Eselon

DI awal 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur (Jatim), kembali melakukan mutasi para pejabat eselon di lingkup Pemkab setempat. 

Bupati juga sekaligus melantik 153 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi jabatan Pimpinan Pratama, Administrator, Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Tuban. Pelantikan itu dilaksanakan di Pendopo Kridho Manunggal, Pemkab setempat, Senin (7/1) petang. 

Ke-153 pejabat eselon itu di antaranya, Kepala Dinas PUPR, Choliq Qunnasich yang kini menjabat Kepala Bappeda. Jabatan Kepala Kantor Kesbangpol yang sempat kosong kini ditempati Didik Purwanto, yang semula menjabat Camat Tambakboyo, dan posisi Camat Tambakboyo kini dijabat Breddy Arianto, yang sebelumnya menjabat Camat Senori.     

Sementara Camat Senori kini diemban Sudarto, dan untuk jabatan Camat Semanding ditempati, Danarji yang sebelumnya dan Camat Bancar yang kini dijabat Suwasis. Pelantikan ini disaksikan, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, dan Sekretaris Daerah Budi Wiyana, serta dihadiri pimpinan OPD dan Camat se-kabupaten Tuban.

Dalam kesempatan itu, Bupati Fathul Huda menyampaikan, mutasi pejabat ini menjadi ajang promosi, sekaligus penyegaran bagi pejabat di lingkungan Pemkab Tuban. Menurut dia, penempatan Pejabat  di unit kerja baru dipilih berdasarkan kualifikasi, kompetensi, prestasi dan pengalaman pejabat tersebut.

Baca juga: Hujan Deras, Jalan Protokol di Bojonegoro Tergenang

Huda juga menginstruksikan kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi terhadap lingkungan. Di samping itu, pejabat baru juga dituntut mampu membangun komunikasi dan hubungan baik dengan semua rekan kerja. Komunikasi tersebut termasuk harus memberikan layanan masyarakat dengan baik pada semua tataran.
    
Bupati juga berharap, pejabat yang baru dapat meneruskan inovasi maupun program yang sudah berjalan dengan bagus. Namun, bila inovasi sebelumnya tidak produktif dapat segera dievaluasi atau diganti. Ia juga akan mengevaluasi langsung kinerja terhadap kontrak kerja dan inovasi yang telah dicanangkan.

Tujuannya, memastikan keberhasilan dan outputnya. Bupati dua periode ini menegaskan jika terdapat pejabat yang tidak menjalankan kontrak kerja yang telah disepakati, maka dapat diganti sewaktu-waktu. 

"Kepada rekan-rekan media agar dapat ikut mengawal kontrak kerja tersebut," pungkasnya. (OL-3)