Emil Lelang Jabatan 25 OPD

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) merombak posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya. Selain untuk mengisi yang kosong karena pejabat sebelumnya telah pensiun, reposisi ini dilakukan demi penyegaran agar visi dan misi kepemimpinannya bisa tercapai.

Emil mengatakan, pihaknya ingin semua OPD bisa bekerja dengan baik untuk menjalankan visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. 

"Jadi dalam waktu tak lama, bulan depan, formasi tetap eselon II bisa penuh. Sehingga mesin birokrasi Pemprov Jabar bisa ngabret," katanya di Bandung, Jumat (4/1).

Oleh karena itu, Emil menyebut pihaknya telah memilih 15 pejabat eselon II yang baru untuk mengisi kepala OPD yang kosong. Meski tidak menyebutkan satu per satu, menurutnya mereka akan dilantik pada Jumat (4/1) malam ini.

Selain itu, Emil memastikan pihaknya akan melakukan lelang terbuka untuk menyeleksi pejabat eselon II yang akan memimpin 25 organisasi perangkat daerah (OPD) strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Lelang jabatan yang dibuka hinggal 12 Januari ini diyakini mampu menjaring kepala dinas yang kompeten untuk menjalankan visi dan misi kepemimpinannya.

Baca juga: Digitalisasi Bantu Kendalikan Harga Sembako 

Adapun posisi Kepala OPD yang dilelang di antaranya Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas, Biro Hukum, dan Biro Pelayanan Sosial. 

"Itu yang dilelang," kata Emil.

Emil menjelaskan, dirinya tidak ingin langsung memanfaatkan jenjang karier di internal OPD agar proses penjaringannya benar-benar berkualitas. Meski jumlahnya tersedia, pejabat eselon III bahkan II yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum tentu bisa 
mengisi jabatan itu.

Terlebih, dia mengaku sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi target visi dan misi kepemimpinannya. 

"Sebagai gubernur baru, saya butuh spec-spec yang sesuai. Dia bisa bersaing enggak dengan visi misi gubernur?" katanya.

Dengan demikian, Emil tidak akan memaksakan diri untuk memanfaatkan pejabat yang ada di internalnya agar semua program dan target pembangunannya bisa tercapai. 

"Terus yang dikorbakan perubahan yang kudu ngabret, pembangunan kemajuan, hanya alasan yang tidak sesuai aturan hukum," katanya.

Dengan cara seperti ini, Emil menjamin prosesnya akan berjalan terbuka, jujur, dan tanpa intervensi. 

"Saya enggak macam-macam, semua konsultasi ke Kemendagri, Kepala ASN. Kalau enggak dilelang, baru titipan. Kalau terbuka mah independen, panelis independen," katanya.

Bahkan, dia menyebut lelang terbuka ini sangat profesional sehingga akan melahirkan pejabat yang benar-benar kompeten. 

"Seleksi ini profesional. Dengan seleksi terbuka itu, artinya profesional," katanya.

Disinggung adanya pihak-pihak seperti dari kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat yang keberatan dengan lelang jabatan, Emil tidak menghiraukannya. 

"Tanyakan balik ke yang bertanya. Kenapa kok keberatan? Jangan-jangan 
ada kepentingan," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari berharap lelang ini benar-benar terbuka tanpa ada intrik apa pun. 

"Saya berharap yang dilantik atau hasil open bidding sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Jangan sampai target visi misi tidak profesional," katanya.

Ineu pun menginginkan lelang ini diikuti oleh aparatur sipil negara dari seluruh Jawa Barat. 

"ASN di Jabar berkecimpung di bidangnya banyak, ikut lelang dong. Tapi jangan yang bukan ahlinya, yang tidak paham. Harus yang memerlukan keahlian spesifik," katanya. (OL-3)