Pengusaha Bus Tuntut Penaikan Tarif

KALANGAN pengusaha otobus di Solo Raya, Jawa Tengah, terutama pengusaha bus antarprovinsi (AKAP) memprotes kebijakan Menteri Perhubungan yang melarang mereka menaikkan tarif pascapenaikan harga BBM. Protes dilakukan dengan mengandangkan armada milik mereka. Sementara itu, di Sragen, Organda setempat mengancam melakukan pemogokan.

"Pelarangan menaikkan tarif oleh Menhub Ignasius Jonan itu sungguh tidak adil, sebab di tengah kelesuan angkutan otobus, penaikan harga BBM jelas sangat membebani. Suku cadang saja langsung naik mengikuti harga BBM, tentu akan semakin banyak armada bus yang tidak dioperasionalkan, jika tidak ada penaikan tarif angkutan," ungkap Ketua Organda Wonogiri Edi Purwanto kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut dia, sejak pemerintah Jokowi-JK mengisyaratkan tarif BBM menjadi nonsubsidi dan mengikuti mekanisme pasar, pengusaha angkutan menjadi sangat gelisah. Penaikan harga BBM yang mengikuti pasar dunia membuat pengusaha angkutan darat menjadi limbung.

"BBM tidak naik saja, situasi angkutan sudah limbung, terutama untuk trayek AKAP (antarkota antarprovinsi). Kalah dengan kereta dan angkutan udara. Sudah begitu, kini harga BBM akan berubah tiap bulan, tentu sangat pahit jika kemudian naik. Diturunkan saja, harga suku cadang sulit turun, apalagi BBM naik, semua menjadi gila," tandas Edi.

Saat ini, sudah 30%-40% armada angkutan, khususnya bus AKAP, sudah dikandangkan. Hal itu dilakukan karena dipastikan rugi jika beroperasi dengan jumlah penumpang yang bisa dihitung dengan jari.

"Pak Menteri Jonan harus memahami ini, sebab upaya menaikkan pun juga tidak akan gila-gilaan, karena masyarakat tentu akan keberatan jika sampai tinggi," ujar bos bus PO Sumba itu.

Bupati Wonogiri Danar Rahmanto berharap Organda bersabar. "Meski untuk AKAP itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, saya menyarankan pengusaha tidak emosi. Pasti akan ada perbaikan tarif. Sementara itu, bus AKDP menjadi kewenangan saya dan juga gubernur untuk mengurus. Dalam waktu dekat, Organda akan kita ajak berdiskusi soal tarif ini."

Di lain hal, Organda Surakarta, Jateng, mendesak penaikan tarif Rp500. "Mudah-mudahan disetujui, karena tanpa itu, jelas pengusaha angkutan akan merugi," ujar Ketua Organda Solo, Joko Suprapto, kemarin.

Di sisi lain, Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, yang memutuskan tidak akan menaikkan tarif angkutan kota (angkot) dan angkutan pedesaan (angkudes). Pasalnya, sudah ada peraturan bupati yang menyebut tarif baru dilakukan jika harga BBM melebihi Rp8.000 per liter. Tarif normal juga masih berlaku di Palu, Sulawesi Tengah.

Adapun tarif angkutan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, resmi naik mulai Selasa (31/3). Ongkos penumpang umum, dari Rp3.000 menjadi Rp3.500. Mahasiswa menjadi Rp2.500 dari sebelumnya Rp2.000, sedangkan pelajar SMP-SMA tetap Rp2.000, begitu pula ongkos bagi pelajar SD tetap Rp1.000.

Di Sukabumi, Jabar, kebingungan justru menerpa sejumlah penumpang angkutan kota dengan naik-turunnya tarif. Semula, ongkos angkutan kota ditetapkan Rp3.500 saat premium masih Rp6.900. Namun, kini saat harga BBM naik menjadi Rp7.400, ongkos angkutan umum naik jadi Rp4.000.

Nelayan rugi
Di bagian lain, nelayan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menderita kerugian jutaan rupiah pascapenaikan harga BBM.

Di antaranya Guntur, nelayan di Kota Kupang yang mengaku merugi setiap melaut. "Kerugian terjadi karena biaya operasional membengkak, sedangkan harga ikan di pasar tidak naik," ujar Guntur, kemarin.

Ketua Perhimpunan Nelayan Kota Kupang, Maksi Ndun, mengatakan setiap melaut, nelayan mengeluarkan anggaran hingga Rp5 juta untuk membeli kebutuhan, antara lain beras, minyak goreng, es, solar, dan air minum. Saat ini, harga kebutuhan tersebut sudah naik setelah penaikan harga solar Rp6.900 per liter dari harga sebelumnya Rp6.400 per liter. Di sisi lain, harga ikan belum naik.

Selain itu, jatah solar untuk nelayan kadang tidak cukup sehingga nelayan membawa jeriken ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, tidak seluruh SPBU melayani pembelian BBM menggunakan jeriken.(LD/AD/BB/PO/OL/TB/N-2)