Lahan Kritis Berkurang, IKLH Kalsel Meningkat

INDEKS Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkat tajam dari urutan 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia. Keberhasilan program Revolusi Hijau mengurangi luasan lahan kritis di wilayah tersebut ikut membantu pencapaian peningkatan IKLH Kalsel.

Keberhasilan Kalsel meningkatkan IKLH ini dikemukakan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat pelantikan Kepala Resort Pengolahan Hutan dan pengukuhan Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan, Dinas Kehutanan Kalsel, Selasa (1/1). 

"Program revolusi hijau yang kita galakkan sejak tiga tahun terakhir telah membuahkan hasil menggembirakan. Saat ini IKLH Kalsel meningkat dari posisi 26 menjadi 19," ungkapnya.

Program revolusi hijau berupa kegiatan penanaman pohon besar-besaran guna mengurangi lahan kritis, pemulihan DAS serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tersebut juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian LHK untuk kategori Kepala Daerah Peduli Lingkungan. Kalsel juga dinilai berhasil memerangi penebangan liar dan menangani Karhutla.

"Komitmen kita dalam menjaga hutan lestari melalui revolusi hijau ini harus dipertahankan. IKLH kita harus semakin meningkat dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan," tuturnya.

Sahbirin juga mengingatkan program revolusi hijau tidak bisa dibilang berhasil jika pembalakan liar dan karhutla masih terjadi.

Baca juga: Tahun Baru, Kopala Pidie Tanam 3.000 Pohon

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (2/1), mengatakan indikator penilaian IKLH meliputi areal tutupan lahan, pencemaran udara dan air semakin membaik. 

"Nilai IKLH Kalsel naik dari 57,51 menjadi 60 dan posisinya meningkat dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya upaya pemulihan DAS berpengaruh pada kualitas air sungai yang semakin baik. Demikian juga dengan kegiatan revolusi hijau telah berhasil menambah areal tutupan lahan dan mengurangi lahan kritis.

Dikatakannya dalam kurun waktu tiga tahun Kalsel berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 hektar menjadi tersisa 511.000 hektare. 

"Setiap tahun kita menargetkan penanaman minimal 35 ribu hektare," ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Hanif, Kalsel terus memperkuat pengamanan hutan. Selain menambah personil Polisi Hutan juga melibatkan masyarakat desa sekitar hutan melalui program pemberdayaan. Saat ini di Kalsel ada 9
UPT Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang membawahi 29 resort dan UPT Taman Hutan Raya (Tahura). 

"Pelantikan kepala resort KPH ini merupakan bagian dari upaya kita mengamankan dan mengelola hutan," bebernya.

Sejauh ini Dishut Kalsel baru memiliki 120 orang personel Polhut untuk menjaga 1,7 juta hektare kawasan hutan di wilayah tersebut. Idealnya diperlukan 300 orang personel Polhut dengan luas areal pengamanan tiap personil seluas 5.000 hektare di luar kawasan Tahura.

Menurut catatan Walhi Kalsel dari 3,75 juta hektare wilayah Kalsel, sebanyak 1,2 juta hektare (33%) menjadi lokasi pertambangan batubara dan 618 ribu hektare (17%) berubah menjadi perkebunan sawit berskala besar. (OL-3)