Kerugian Bencana Kebakaran di Kalsel Rp60 Miliar

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kalimantan Selatan mencatat sepanjang 2018 terjadi 277 kali bencana kebakaran permukiman (sosial) dengan kerugian mencapai Rp60,088 miliar. Kebakaran menyebabkan tujuh orang tewas.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kalsel Adi Santoso mengatakan bencana sosial atau kebakaran sepanjang tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya. "Tidak hanya jumlah kejadiannya namun kerugian akibat kebakaran juga meningkat ditaksir mencapai Rp60 miliar lebih," ujarnya, Selasa (1/1).

Baca juga: Polda NTT Tangkap Petani yang Sebar Ancaman Bom

Pada 2017, kerugian akibat bencana kebakaran sebesar Rp38,795 miliar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi sebanyak 277 kejadian dan paling banyak terjadi di Kota Banjarmasin sebanyak 42 kali dengan kerugian Rp11,4 miliar. Kemudian, Kabupaten Banjar 36 kali dengan kerugian Rp8,24 miliar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 31 kali, dengan kerugian Rp5,2 miliar.

"Bencana kebakaran ini menyebabkan 7 orang warga meninggal dunia dan 643 keluarga atau 2.327 jiwa kehilangan tempat tinggal," tutur Adi sembari mengatakan kebakaran sebagian disebabkan kelalaian,  konsleting listrik dan lainnya.

Disamping kebakaran, permukiman Kalsel juga rawan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terkait hal ini Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pada acara pengukuhan Tenaga Kontrak Pengamanan Hutan (TKPH) kemarin, menegaskan agar kabupaten/kota di Kalsel sejak dini mengambil langkah-langkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Jika sebelumnya kita yang dikepung api, maka 2019 ini kita yang harus mengepung api. Artinya, sejak dini upaya mitigasi bencana karhutla  sudah kita lakukan," tegasnya.

Berdasarkan data BPBD Kalsel luas kebakaran hutan dan lahan di Kalsel saat kemarau Mei-November 2018 lalu mencapai 3.831 hektar dengan jumlah titik api yang muncul sebanyak 1.200 titik api. Karhutla yang sebagian terjadi pada areal lahan gambut ini telah menimbulkan dampak kabut asap sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah terganggu. (OL-6)