Enam Mantan Anggota DPRD Malang Divonis

MAJELIS Hakim Pengadil­an Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhi vonis 4 tahun 1 bulan hingga 4 tahun 8 bulan kepada enam mantan anggota DPRD Kota Malang, Rabu (19/12).

Enam terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang yang menjalani sidang vonis tahap pertama ialah Sulik Listyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, dan Tri Yudiani. Dari enam terdakwa itu, Sulik Listyowati dan Bambang Sumarto mendapatkan vonis terberat, yaitu 4 tahun 8 bulan.

Keduanya juga dikenai denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 3 tahun seusai menjalani pidana. Tidak hanya itu, Sulik juga harus membayar uang kerugian negara sebesar Rp117,5 juta dan untuk Bambang sebesar Rp120 juta. Jika keduanya tak mampu membayar uang kerugian negara tersebut dalam jangka waktu satu bulan, harta benda kekayaan keduanya akan disita jaksa penuntut untuk dilelang negara.

Jika harta kekayaan juga tidak dapat memenuhi tanggung­an uang pengganti, hukuman kurungan ditambah selama 1 bulan untuk Sulik dan 3 bulan untuk Bambang.

Majelis hakim menilai keduanya terbukti menerima sejumlah uang suap pembahasan APBD Perubahan 2015, uang Pembahasan APBD Murni 2015, dan uang sampah. Namun, dalam persidangan pembelaan sebelumnya, keduanya menyatakan tidak pernah menerima uang-uang tersebut. Selain itu, sikap keduanya yang berbelit-belit serta tidak mengakui perbuatannya ini, menjadi pertimbangan unsur memberatkan oleh majelis hakim. “Atas putusan ini saya pikir-pikir dulu,” kata Sulik.

Hal senada juga disampaikan terdakwa Bambang Sumarto. Bambang menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim ini.

Sementara itu, empat terdakwa dalam sidang tahap pertama tersebut, divonis 4 tahun 1 bulan dan 4 tahun 2 bulan. Mereka ialah Abdul Hakim dan Tri Yudiani yang divonis 4 tahun 2 bulan, sedangkan terdakwa Imam Fauzi dan Saiful Rusdi divonis 4 tahun 1 bulan.
Setelah sidang pertama, dilanjutkan sidang kedua dan ketiga. Total ada 18 mantan anggota DPRD Kota Malang siap menerima putusan hukuman. (HS/BY/DG/N-2)