Kurangi Risiko, Kearifan Lokal Harus Dilaksanakan

MINIMNYA anggaran kebencanaan yang hanya mencapai 0,01% dari total nilai APBN bukan berarti menjadi jalan buntu dalam meminimalkan risiko bencana yang setiap saat bisa muncul.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah harus mulai melakukan strategi lain guna mengantisipasi kurangnya anggaran kebencanaan.

Strategi yang bisa diambil, kata dia, bertujuan mengurangi dampak risiko bencana antara lain dengan membangun sumber daya manusia yang sadar tentang bencana alam.

Terlebih, lanjutnya, masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dari bencana sebagai akibat lokasi geografis yang dikelilingi rentetan gunung api serta pertemuan dua lempeng benua besar.

“Pembangunan untuk lima tahun ke depan harus betul-betul berfokus pada manusia, termasuk soal sadar bencana,” kata Trubus saat dihubungi kemarin.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penang­gulangan Bencana mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan. Namun, sebagian besar pemda belum memiliki komitmen tinggi untuk meng­anggarkannya.

Menurut juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, alokasi dana APBD untuk penanggulangan bencana masih minim. Sebagian besar dana yang diarahkan tidak sampai 1% dari APBD.

Berita terkait : Pola Pendanaan Bencana Rumit

“Masih sangat sedikit sekali anggaran untuk penanggulang­an bencana di daerah. Idealnya menurut Bappenas itu 1% dari APBD. Namun, faktanya sangat kecil. Rata-rata pemda hanya menganggarkan 0,02%,” ungkap Sutopo akhir pekan lalu.

Sutopo mencontohkan BPBD Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, yang tahun ini hanya mendapat alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten senilai Rp200 juta. Dengan jumlah itu, menurut Sutopo, tak banyak kegiatan pengurangan risiko bencana yang bisa dilakukan.

“Padahal, Talaud daerah dengan kerawanan tinggi. Mulai potensi gempa, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Wilayah itu juga sering terkena dampak siklon tropis yang lewat di Fili­pina,” ucapnya.