Mengatasi Persoalan di Papua Perlu Pendekatan Menyeluruh

MASALAH kesejahteraan di Papua menjadi perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Cendrawasih. Mulai dari pendekatan sosial, politik, dan budaya, hingga pendekatan ekonomi.

Saat ini, pendekatan tersebut dirasakan justru hanya terfokus pada pendekatan sosial ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan masifnya pembangunan infrastruktur sejak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Mantan Ketua Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Bambang Darmono membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan pendekatan sosial ekonomi perlu ditonjolkan oleh pemerintah. Masyarakat Papua, kata Bambang, butuh bukti konkret yang memperlihatkan upaya pemerintah dalam peningkatan ekonomi.

"Pencapaian ekonomi dan pembangunan infrastruktur perlu untuk memperlihatkan ada upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua," kata Bambang ketika diskusi 'Bara di Tanah Papua' yang diselenggarakan Media Indonesia bekerja sama dengan Most Radio 105,8 FM di Shanghai Blue, Jakarta, Jumat (14/12).

Lebih lanjut, Bambang mengatakan aspek ekonomi juga harus beriringan dengan aspek sosial dan budaya, karena dalam pembangunan perlu pendekatan budaya yang sesuai dengan kultur masyarakat Papua.

Selain itu, dengan pendekatan sosial budaya mampu mengikis masalah diskriminasi dan marjinalisasi yang selama ini terjadi.

"Ini juga harus menjadi perhatian dan dicari solusi. Jadi, keduanya berjalan beriringan. Tapi, aspek ekonomi mesti ditonjolkan pula," lanjut Bambang.

Bambang kemudian mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dengan pemerataan harga BBM di Papua.

"Ini saya acungi jempol bisa membuat BBM satu harga. Itu cita-cita saya dari dulu. Setidaknya ada satu persoalan yang diselesaikan," kata Bambang.

Meski demikian, perlu upaya yang lebih jauh lagi untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat Papua. Bambang mengatakan pemerintah pusat perlu mengubah perspektif pembangunan dari kacamata masyarakat Papua sendiri. Bambang mengimbau pemerintah jangan terlalu memaksakan diri untuk terus membangun infrastruktur tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat Papua.

"Makanya buatlah apa yang orang Papua bisa, bukan apa yang kita mau. Membangun jalan? Lalu buat siapa? Dibuat jalan aspal? Menurut saya tidak perlu bagus dan besar, tapi sesuai dengan keinginan masyarakat Papua itu sendiri," kata Bambang.

Sementara itu, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth mengatakan pembangunan sumber daya manusia harus dikebut oleh pemerintah guna mengatasi persoalan di Papua.

Adriana juga mengatakan pembangunan infrastruktur akan menjadi percuma jika pemerintah abai terhadap pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

"Memang selama ini belum optimal. Makanya harus pula menjadi fokus pemerintah," kata Adriana.

Menurut Adriana, Papua sebenarnya memiliki potensi untuk maju dalam hal pendidikan. Ketika melakukan penelitian di Papua, Adriana mengatakan, ia menemukan adanya generasi muda yang potensial dan memiliki visi yang bagus ke depannya.

"Ada intelektual Papua yang cerdas dan punya pandangan yang bagus untuk tanah kelahirannya. Tapi, selama ini tidak dibahas, karena kita selalu sibuk dengan pertikaian," kata Adriana.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah untuk mengakomodasi generasi muda potensial tersebut. Ia meminta adanya kesungguhan dari pemerintah menyangkut keberlanjutan pendidikan di Papua.

"Harus ada semacam kesungguhan dari pemerintah dan menjadikan mereka (masyarakat Papua) bagian dari segala aspek pembangunan yang dibawa pleh pemerintah pusat," kata Adriana.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Bidang Polhukam Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay mengatakan Presiden Jokowi telah mendengar langsung keluhan dan permintaan dari masyarakat Papua. Hal tersebut dibuktikan dengan sepuluh kali kunjungan yang merupakan paling banyak yang dilakukan oleh Presiden RI.

"Kunjungan Presiden ke Papua itu mendengar dan bertanya langsung apa kebutuhan masyarakat Papua dan hasilnya langsung pula dikoordinasikan dengan pemerintah daerah," kata Theo.

Akan tetapi, Theo menyadari persoalan di Papua memang tidak bisa diselesaikan dengan kunjungan semata.

Ia mengatakan perlu koordinasi lebih jauh antarsemua pemangku kebijakan yang sifatnya top down.

Sejauh ini, ia mengaku upaya tersebut telah terlihat dengan keseriusan Presiden dalam menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Bahkan, kata Theo, kunjungan presiden sekaligus mengecek keberlanjutan pembangunan di Papua.

"Jadi sekaligus melihat progres pembangunan. Presiden tidak mau memantau dari jauh dan mendapat laporan bagus saja, tanpa melihat secara langsung," kata Theo.

Mengenai kunjungan presiden yang kerap dianggap sekadar seremonial, Theo menampik anggapan tersebut. Menurutnya, kunjungan Presiden mampu menyerap masukan secara langsung dan tahu duduk persoalan, sehingga mampu melahirkan kebijakan yang tepat.

"Makanya dibangun infrastruktur jalan untuk memudahkan perpindahan barang. Lalu, mampu menembus daerah terpencil, sehingga adanya pemerataan harga. Dampaknya jelas meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Theo.

Berkaca pada kasus di Kabupaten Nduga, Theo mengatakan peningkatan ekonomi dengan pendekatan infrastruktur jelas harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan, khususnya di bidang ekonomi. Pasalnya, Nduga menempati posisi paling buncit dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Maka dari itu, diharapkan dengan pembangunan infrastruktur mampu memangkas ketertinggalan tersebut.

"Ini perhatian khusus dari Presiden. Ini yang harus kita lakukan. Jika masyarakat terus tertinggal, tentu menjadi alasan bagi mereka untuk lepas dari negara ini," kata Theo.

Infrastruktur penting, kata Theo, untuk menghadirkan peran negara, terlebih bagi daerah yang selama ini tertinggal dalam aspek ekonomi. (OL-1)