Wujudkan Kesatuan Nusantara yang Utuh Menuju Poros Maritim Dunia

Momentum peringatan Hari Nusantara tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI sebagai negara kepulauan.

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar peringatan Hari Nusantara 2018 di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kemarin. Acara itu mengangkat tema Perwujudan kesatuan Nusantara yang utuh melalui Deklarasi Juanda menuju poros maritim dunia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa momentum peringatan Hari Nusantara tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan.

Sebagaimana tercetus pertama kali melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Konsep deklarasi tersebut mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara kepulauan (archipelagic state) serta memandang laut sebagai jati diri bangsa sekaligus pemersatu dan perekat bangsa.

"Sebagai salah satu negara yang memiliki bentangan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi unggulan dipandang dari sudut geopolitik, geostrategis, maupun geoekonomi," ucap Mendagri di Kabupaten Banggai, kemarin.

Menurut dia, Indonesia juga dikaruniai kekayaan laut nan melimpah, baik sumber daya alam (SDA) hayati dan nonhayati, ataupun jasa-jasa lingkungan. Semua itu merupakan aset nasional yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Potensi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu bisa jadi sumber kekuatan sekaligus ancaman bagi kedaulatan negara apabila tidak dikelola secara baik dan benar," tutur Mendagri.

Ia pun menekankan bahwa pengelolaan potensi sumber daya kelautan masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Hal itu penting untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara melalui sektor kelautan.

Namun, sebutnya, tantangannya saat ini ialah terkait dengan masalah pencemaran lingkungan laut akibat ulah manusia, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah sejauh ini telah memberikan dukungan penuh lewat kebijakan yang pro masyarakat pesisir. "Kesungguhan pemerintah dalam memperhatikan sektor kelautan dan maritim tidak perlu diragukan lagi. Bila selama ini kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk, kini saatnya bagi kita mengembalikan semuanya sehingga semboyan jalesveva jayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali," tegasnya.

Semangat kebangsaan

Momentum peringatan Hari Nusantara sejatinya juga bisa semakin mempertebal semangat kebangsaan, persatuan, dan kebersamaan di tengah kebinekaan. Terlebih, mendorong masyarakat untuk memahami arti penting wawasan Nusantara.

Sehingga, lanjut Tjahjo, diharapkan pembangunan Nusantara akan tercipta lewat upaya peningkatan kerja sama dalam pengelolaan wilayah laut dan wilayah perbatasan. Di samping itu, dapat mempertahankan kedaulatan negara dalam wadah NKRI.

"Kita perlu optimistis, pembangunan kelautan akan berdampak pada peningkatan kesehteraan masyarakat bangsa dan negara," tegas Mendagri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian bersama terkait dengan hal itu. Pertama, dalam upaya mempercepat pembangunan kelautan diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kebijakan antarpemangku kepentingan.

Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur kelautan. Ketiga, perlunya penegakan kebijakan di bidang konservasi habitat biota laut dalam pengembangan pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.

Hal itu berkaitan dengan peran laut terhadap adaptasi dan mitigasi bencana.

"Semoga dengan peringatan Hari Nusantara 2018 dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, memacu daerah untuk lebih berkreatif dalam mengelola sumber daya wilayah laut," pungkas Mendagri. (S-1)