Ridwan Kamil Prihatin dengan Kasus OTT KPK di Cianjur

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku prihatin dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, dan sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dalam dugaan suap anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. Karena itu, mantan Wali Kota Bandung itu mengingatan semua kepala daerah di Jawa Barat agar selalu menjaga integritas.

"Saya sangat prihatin, sedih, masalah Cianjur ya. Saya ingatkan innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya mengabdi, insya Allah selamat. Kalau niatnya mencari nafkah, pasti bersiasat dengan cara-cara yang akhirnya tidak baik lah. Saya ingatkan kepada diri sendiri dan juga teman-teman bupati dan wali kota," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, kepada wartawan seusai menghadiri rapat bersama enam kepada daerah di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Kamis (13/12).

Menurut Emil, hasil laporan di lapangan, modus yang digunakan dalam praktik tindak pindana korupsi relatif cukup banyak. Misalnya kongkalikong dengan pihak rekanan atau bisa juga meminta jatah dari anak buah.

"Ya saya mengamati dari pengalaman laporan-laporan, modus korupsi ini banyak. Ada yang maksa ke bawahan, ada yang nitip ke kontraktor, ada yang jual-beli jabatan," tegasnya.

Karena itu, Emil sudah memiliki konsep untuk menekan terjadinya modus-modus praktik kotor itu dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Tim itu akan mulai bekerja per Januari tahun depan.

"Saya kikis nanti dengan Saber Pungli. Insya Allah per Januari," ucapnya.

Soal kegiatan rapat dengan enam kepala daerah di Wilayah I Jawa Barat, ujar Kang Emil, merupakan bentuk menampung aspirasi dari setiap daerah. Kegiatan itu untuk mempercepat akselerasi pembangunan di setiap daerah di Jawa Barat.

"Baru di zaman kepemimpinan saya, gubernurnya akan banyak berdialog, berdiskusi, mendengarkan curhatan, mengurai kekusutan-kekusutan. Dulu lima tahun tidak pernah begini, sekarang saya ubah karena dulu sebagai wali kota saya paham kita ada kebutuhan diskusi langsung dengan gubernur," jelasnya.

Kegiatan itu akan dirutinkan tiga bulan sekali. Selanjutnya nanti akan diagendakan kegiatan serupa pada awal-awal tahun depan.

"Sehingga akselerasinya akan lebih meningkat. Kalau sendiri-sendiri kan kecepatannya hanya 30%. Kalau kompak dengan gubernurnya, kecepatan membangun bisa dua kali lipat," bebernya.

Ia menitipkan kepada semua kepala daerah di Jawa Barat agar bisa lebih melayani dan inovatif. Utamanya jangan terlalu mengandalkan birokrasi.

"Namanya birokrasi 3.0 yaitu menitipkan tujuan pembangunan kepada pihak yang mau dan tidak perlu harus birokrasi. Ini cara baru," pungkasnya. (OL-1)