Wabup Cianjur Instruksikan Semua Pegawai Bekerja Normal

WAKIL Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, mengaku sudah menginstruksikan seluruh pegawai di semua organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja seperti biasa pascaoperasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar serta sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Rabu (12/12).

Imbauan itu berlaku juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meskipun kepala dinas di OPD tersebut ikut diciduk petugas antirasuah.

"Aktivitas pemerintahan akan berjalan seperti biasa. Insya Allah tidak ada dampak serius untuk roda pemerintahan," kata Herman yang ditemui wartawan usai salat Subuh berjamaah di Masjid Agung Cianjur, Kamis (13/12).

Khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, kata Herman, kendali dipastikan akan diserahkan sementara ke sekretaris dinas.

Namun, untuk kebijakan teknis dan dokumen yang memang diperlukan persetujuan kepada dinas nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut.

"Nanti koordinasinya dengan Bagian Hukum Setda Pemkab Cianjur," ucapnya.

Baca juga: KPK Sebut OTT Cianjur terkait Korupsi Dana Pembangunan Sekolah

Penangkapan terhadap Irvan Rivano Muchtar yang saat ini sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka diduga berkaitan dengan dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Besaran dugaan suap senilai hampir Rp1,5 miliar itu dikumpulkan dari para kepala sekolah se- Kabupaten Cianjur melalui Musyawarah Kerja Kepala sekolah (MKKS).

"Beliau seorang pimpinan yang bijak, berintensitas dan memiliki visa ke depan yang luar biasa," terang dia.

Ia menuturkan OTT di luar kendali lantaran dugaan suap itu dilakukan di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Herman pun meyakini Irvan merupakan sosok yang lurus.

"Saya yakin bupati itu orangnya lurus. Semoga semua ini bisa cepat selesai dengan hasil yang terbaik," tuturnya.

Herman mengaku pemerintahan akan ditanganinya sementara waktu. Sedangkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan diserahkan ke sekretaris.

"Untuk hal yang memang bisa dijalankan oleh wakil bupati, akan saya jalankan. Kalau di dinas (Pendidikan dan Kebudayaan) diserahkan ke sekretaris dinas," tandas Herman. (OL-2)