Program Sejuta Rumah Lampaui Target

PEMERINTAH melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama kalangan pengembang dan perbankan terus berupaya mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu senjata utama demi mengurangi backlog kepemilikan hunian yang mencapai 11,4 juta unit ialah program sejuta rumah yang bergulir sejak 2015. Kabar gembira pun datang dari Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid, bahwa per 26 November tahun ini program sejuta rumah sudah mencapai 1,1 juta unit.

"Tidak mudah mencapai 1 juta kalau tidak melalui kerja banyak pihak," ujar Khalawi dalam pembukaan Rakernas Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) di Nusa Dua, Bali, pekan lalu. Menurutnya, target program sejuta rumah dapat tercapai pada tahun ini berkat kerja keras banyak pihak.

Pada 2015, program sejuta rumah merealisasikan pembangunan sekitar 699.770 unit. Pada 2016, realisasi program sekitar 805.169 unit dan 2017 sekitar 904.756 unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah terobosan dalam merealisasikan program sejuta rumah. Diharapkan lewat terobosan itu, akselerasi realisasi juga dapat berlanjut hingga 2019.

Terobosan yang dilakukan Kementerian PU-Pera dalam mengakselerasi pencapaian PSR tahun ini, antara lain memperkenalkan kredit mikro perumahan, pola kepemilikan rumah dengan sewa-beli, tabungan perumahan rakyat (Tapera), serta bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

Kementerian PU-Pera juga mendorong pemanfaatan tanah negara dan tanah telantar untuk pembangunan perumahan sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan dan daerah penyangganya. Selain itu, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu juga mendorong pengembangan kawasan campur (mixed-use).

Kementerian PU-Pera juga tak segan berkolaborasi dengan lembaga negara lain. Contohnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsep hunian berbasis transit (TOD) kini dijajaki untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah beraktivitas.

"Konsep TOD sudah dijajaki melalui kerja sama yang telah dilakukan antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia untuk mengembangkan kawasan di sekitar stasiun. Itu sudah dilakukan di Tanjung Barat dan menyusul kemudian di Pondok Cina," ujar Khalawi.

Selain itu, sinergi BUMN juga membangun TOD di Stasiun Rawa Buntu, Jurangmangu, dan Cisauk, Tangerang, Banten, dalam membantu menyediakan rumah layak dengan harga terjangkau. "Dengan peresmian pembangunan hunian integrasi transportasi ini, BUMN siap mendukung program sejuta rumah pemerintah pusat pada peningkatan kapasitas penyediaan rumah yang mampu memberikan solusi hunian yang layak bagi masyarakat kecil dan menengah di wilayah perkotaan," ujar Menteri BUMN Rini M Soemarno dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Tidak goyah

Meneropong ekonomi pada tahun depan yang belum stabil, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan (Himperra) Endang Kawidjadja, meyakini penjualan rumah bersubsidi di berbagai tempat tidak bakal goyah. "Rumah subsidi tidak goyah diterpa badai ekonomi," kata Endang Kawidjadja, Jakarta, Kamis (6/12).

Menurut Endang, salah satu alasan rumah bersubsidi atau tempat tinggal untuk menengah-bawah tidak goyah antara lain karena ada trickling effect. Ini merupakan efek semakin mahalnya harga properti mewah sehingga kalangan mampu juga ingin membeli rumah yang lebih murah.

Selain itu, sejumlah program seperti Tapera dinilainya juga akan membantu pengembangan dan penjualan rumah bersubsidi meskipun pada saat ini masih belum terbentuk badan pengelolanya secara definitif. Ia mengingatkan bahwa latar belakang ketidakpastian standar teknis hasil dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah berpotensi menjadi penghambat pembangunan perumahan bersubsidi pada 2019.

Namun, secara umum, asosiasi pengusaha indonesia (Apindo) memperkirakan sektor properti pada 2019 masih belum sepenuhnya pulih, melanjutkan tren pelambatan pertumbuhan pada 2018. Ketua Kompartemen Properti Apindo Eddy Hussy di Jakarta, Selasa (4/12), menyampaikan tantangan dunia properti pada 2019 tidak hanya dilihat dari kondisi ekonomi, tetapi dari situasi politik.

Menurut Eddy, masyarakat cenderung memiliki banyak pertimbangan dalam membeli properti. Pasalnya, properti merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang. "Pemilik properti, mulai office (perkantoran) dan apartemen, harus jeli melihat peluang pada 2019," sebut Eddy.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, turut menyoroti alternatif pendanaan yang harus disediakan pemerintah untuk mendorong agar sektor properti terus bertumbuh. Ia berpendapat, pendanaan untuk sektor properti tidak dapat bergantung pada perbankan, mengingat banyak bank beranggapan keuntungan berinvestasi di sektor properti cenderung kecil.

"Kami mendorong agar sektor properti, khususnya pembangunan rumah, juga dapat memanfaatkan dana dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tenaga kerja dan hari tua. Ada dasar hukumnya, peraturan pemerintah menyebut bahwa 15% dari jaminan hari tua dapat dialokasikan untuk perumahan," terang Hariyadi.

Ia menyebut, nilai yang berpotensi dapat dialokasikan ke sektor perumahan itu mencapai Rp78 triliun. "Tentu tidak semua uang itu digunakan," tandas Hariyadi. (S-4)