Pejabat Harus Menjaga Integritas, Jangan Korup

SUDAH banyak pejabat dan penyelenggara pemerintahan di negeri ini yang harus merasakan ruang sempit penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Berbagai modus mereka praktikkan, tapi kisah mereka berujung ke bui setelah penegak hukum bertindak.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada cara yang ampuh untuk menihilkan tindak korupsi di kalangan pejabat. Sikap saling mengingatkan antarpejabat mungkin perlu dibudayakan untuk menghindarkan perilaku korup di lingkungan pemerintahan.

Hal tersebut selalu dituturkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tak terkecuali saat melantik Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (10/12).

“Harus berhati-hati dalam bertugas dan menjaga integritas untuk tidak terlibat dalam kasus korupsi,” ujar Gubernur Soekarwo di hadapan orang nomor 1 dan nomor 2 di Kota Mojokerto itu. Dia pun mengingatkan, Wali Kota Mojokerto sebelumnya, Mas’ud Yunus, diberhentikan tidak hormat setelah terlibat kasus korupsi pembahasan anggaran dinas PUPR di APBD 2017.

Ditegaskan oleh Soekarwo bahwa secara administrasi Jawa Timur telah menggunakan sistem pemerintahan dan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Korupsi bisa terjadi karena masalah integritas pemimpin yang lemah sehingga melakukan suap dan pemerasan.

“Ini masalah integritas yang pokok. Yang menjadi permasalahan kasus di Jawa Timur itu pemerasan dan suap. Kasus tersebut tidak bisa dimasukkan ke sistem administrasi. Pertanggungjawaban sistem administrasi ke masyarakat ini kan sudah benar,” jelas Soekarwo.
Ditegaskan, Pemprov Jawa Timur akan melakukan pengawasan ke daerah-daerah yang kepala daerahnya sejauh ini terlibat kasus korupsi. Misalnya di Kota Mojokerto ataupun Malang, yang juga melibatkan pimpinan DPRD setempat. Bukan berarti pengawasan di daerah lain tidak perlu. Setidaknya upaya mengingatkan akan dampak korupsi yang bakal menyengsarakan masyarakat akan terus didengungkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan dirinya akan berupaya melakukan koordinasi dengan Forkopimda Kota Mojokerto serta mengajak kerja sama KPK untuk mengawasi setiap kebijakan baru yang akan dia ambil. “Hari ini juga seperti arahan gubernur, kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda. Hari ini kejaksaan melakukan pendampingan ke kami. Ke depan, KPK juga akan kami ajak kerja sama,” ujarnya. (FL/N-1)