BPBD Cianjur Maksimalkan Upaya Pencegahan Bencana

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bakal memaksimalkan upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak risiko bencana. Caranya dengan membentuk tim melibatkan berbagai elemen dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

"Sesuai keinginan pak bupati, jadi nanti program kebencanaan itu lebih banyak ke pencegahan, bukan ke penanggulangan," kata Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Sugeng Supriyatno, Senin (10/12).

Program-program pencegahan itu di antaranya menyangkut sosialisasi dan simulasi. Implementasi program itu melibatkan tiga pilar yakni pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.

"Sosialisasi dan simulasi tak hanya kepada masyarakat saja tapi juga kepada dunia usaha. Intinya kami fokuskan berbagai program yang ada itu lebih ke prabencana," ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan PAD, Dishub Ternate Bangun Portal Elektronik

Tim yang terlibat dalam pencegahan kebencanaan di Kabupaten Cianjur meliputi Forum Pengurangan Risiko Bencana, Tim Reaksi Cepat, serta Tim Pengkajian dan Penghitungan Pascabencana (Jitu Pasna). Tim tersebut di antaranya terdiri dari jajaran OPD teknis.

"Mereka juga harus ikut memberikan pemahaman pencegahan kebencanaan melalui sosillalisasi dan simulasi. Tim ini juga nantinya yang jadi penentu kami menetapkan status tanggap darurat bencana. Jadi ke depan BPBD itu lebih bertindak preventif, bukan represif atau responsif," terangnya.

Berbagai program pencegahan kebencanaan itu sebetulnya sudah dilaksanakan BPBD Kabupaten Cianjur. Hanya saja implementasinya belum melibatkan banyak pihak.

"Sudah mulai terlihat bukti dari implementasi program tersebut. Sudah ada penurunan risiko bencana. Penurunan risiko bencananya cukup signifikan," jelasnya.

Pelibatan OPD teknis dalam tim pencegahan risiko bencana, lanjut Sugeng, untuk mempercepatan juga penanganan. Beberapa OPD teknis yang dilibatkan itu di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura.

"Kalau ada jembatan atau jalan yang rusak koordinasinya dengan Dinas PUPR atau dengan Dinas Tarkim (DPKPP). Kalau ada lahan pertanian rusak
koordinasi dengan Dinas Pertanian," ucapnya.

Sugeng mengaku belum bisa menyebutkan besaran anggaran kebencanaan untuk tahun depan. Pasalnya, saat ini masih dalam pembahasan di tingkat DPRD Kabupaten Cianjur.

"Kalau usulan anggaran sih kami mintanya maksimal. Tapi belum tahu disetujui atau tidak karena selama ini kan Pemkab Cianjur banyak terkonsentrasi ke infrastruktur," pungkasnya. (OL-3)