Petani belum Menikmati Kesejahteraan

MELIMPAHNYA produk pertanian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selama ini belum bisa mengangkat tingkat perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemkab setempat terus melakukan optimalisasi di sektor pertanian.

Hakim Jayli, anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasuruan membidangi pertanian dan sumber daya alam mengakui, optimalisasi di sektor pertanian yang dilakukan Pemkab Pasuruan masih kurang gereget. Dampaknya hasilnya belum maksimal dinikmati masyarakat.

"Optimalisasi pertanian harus dilakukan, tapi tidak bisa dengan cara sepotong-sepotong. Semuanya harus terencana dan terintegrasi antara satu dengan lainnya, saling menunjang. Makanya optimalisasi pertanian harus konsisten dan teratur sesuai tahapan yang runtut," ujar Hakim Jayli.

Dia menambahkan, pertanian merupakan bidang yang kompleks dan bukan hanya terdiri dari hasil tumbuh-tumbuhan. Pertanian juga meliputi bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, lanjut Hakim, bidang pertanian bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dari gambaran saat ini, masyarakat yang bergerak di bidang pertanian memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

"Problem kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Pasuruan ada dua sektor, yakni sektor pertanian dan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan," imbuhnya.

Tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian dikarenakan masyarakat tidak bisa atau enggan mengolah hasil pertaniannya, sehingga produk pertanian yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, masyarakat petani masih bingung dengan pemasaran hasil produksi pertanian. "Umumnya petani sering terjebak dan terperosok dengan harga murah yang justru membuatnya merugi dan problem-problem itulah perlu dilakukan optimalisasi pertanian dan terencana, teratur, serta berkesinambungan dengan inovasi dan improvisasi," ujarnya panjang lebar.

Menurutnya, sektor pertanian membutuhkan inovasi dan improvisasi untuk melepaskan belenggu kemiskinan.

Hakim menambahkan perlu kebijakan dari pemerintah yang menunjang dan merangsang masyarakat untuk dapat berbuat atau mengolah hasil pertanian. Hakim memaparkan perlu kebijakan pemerintah yang mendorong sektor pertanian memiliki nilai lebih dengan cara, antara lain, pembinaan terhadap petani yang komprehensif dan menyeluruh.

Artinya, kebijakan pertanian bukan hanya dilakukan salah satu dinas, melainkan juga berkaitan dengan sektor-sektor lain.

Ia mencontohkan penanganan produksi apel, selain dari dinas pertanian, juga ada campur tangan dinas koperasi dan UKM, dinas perdagangan dan perindustrian, dan sebagainya.

Contoh lain, selama ini hasil panen apel hanya dijual kepada pengepul. "Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Contohnya, apel yang sudah dibeli pengepul, kemudian dikemas di dalam kardus berlabel daerah lain sudah lama terjadi, tapi Pemkab Pasuruan diam saja. Ini tidak boleh terjadi. Maka pemerintah harus terus mengawal dan mengawasi serta membina para petani," tegasnya. (AB/N-4)