Peran Pemda Kunci Hadapi Perubahan Iklim

INTEGRASI program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah dengan perencanaan matang menjadi kunci dalam meraih tujuan pembangunan berkelanjutan dan langkah untuk menghadapi perubahan iklim.

Kesimpulan itu diperoleh dalam talkshow yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia dalam konferensi iklim PBB COP 24 UNFCCC bertema Local government initiatives in a climate change action di Katowice, Polandia, Kamis (6/12).

Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo menyatakan perubahan iklim telah berdampak pada wilayahnya. Salah satunya ialah Danau Limboto yang mengecil, dari 7.000 hektare menjadi hanya 3.000 hektare.

Berdasarkan penelitian dari IPB, indeks risiko bencana Kabupaten Gorontalo besar, yakni ancaman gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, dan abrasi. Curah hujan pun meningkat dari 5.000 mm per tahun pada 2015 menjadi 7.000 mm per tahun pada 2017.

"Pemerintah daerah melakukan rencana aksi adaptasi yang terintegrasi dalam perencanaan daerah," jelas Nelson. Langkah yang diambil melibatkan berbagai dinas di daerah, termasuk beragam kelompok kerja yang ada.

Lebih lanjut, ujar Nelson, kerja sama ini dilakukan dengan menggandeng bupati dan wali kota yang areanya berada di Teluk Tomini serta 10 kabupaten dan kota di berbagai wilayah di Indonesia dalam pengembangan komunitas hijau dan komunitas lestari.

Hasilnya banjir berkurang. Penggunaan kayu juga menurun sebesar 3.000 meter kubik karena peraturan daerah yang mendorong penggunaan baja ringan untuk pembangunan rumah.

Wakil Bupati Kabupaten Pidie, Aceh, Fadhilah TM Daud, menyoroti pentingnya pendanaan dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Sebesar 28% dari total pendanaan di Pidie berasal dari dana desa mengingat kawasan Pidie tak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan hutan.

Sebesar 68% wilayah Pidie ialah hutan, 80% di antaranya hutan lindung. Sebanyak 3.200 desa berlokasi di dalam atau berdekatan dengan hutan.

"Kami memprioritaskan dana desa untuk menghadapi perubahan iklim karena hal ini akan menguntungkan masyarakat," ujar Fadhilah.

Perubahan

Wali Kota Katowice Mariusz Skiba yang menjadi tuan rumah COP 24 menyampaikan keberhasilan Katowice berubah dari ibu kota industri menjadi salah satu kota terhijau di Polandia, yang memerlukan komitmen dan kesungguhan pemerintah setempat.

Katowice berkembang setelah lepas dari komunis pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Namun, kota ini menghadapi satu masalah serius, yakni polusi udara.

Skiba menyatakan pemerintah mencoba mengatasinya melalui strategi low carbon economy for the city of Katowice yang diadopsi menjadi beberapa pilar, yaitu bantuan bagi masyarakat kurang mampu, pelaksanaan peraturan baru, investasi dalam municipal objects, investasi, serta edukasi prolingkungan.

"Kebijakan untuk menurunkan emisi melalui larangan asap dan pembatasan harga batu bara berdampak pada peningkatan biaya penghangatan," ujar Skiba.

Deputy Director International Council for Local Environment Initiatives South Asia Soumya Chaturvedula menegaskan Paris Agreement mendorong peran pemda dan masyarakat untuk meningkatkan upaya dalam menurunkan emisi. (X-6)