Perbarui Dialog Tingkatkan Kepercayaan

SELAIN memproses hukum kelompok bersenjata yang menewaskan 19 pekerja di proyek Trans-Papua, Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12), pemerintah diharapkan terus memperbarui pola pendekatan dan dialog terhadap warga masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Hal itu dikemukakan peneliti LIPI Adriana Elizabeth kepada Media Indonesia, kemarin.

"Saya pikir (aksi kekerasan) itu perwujudan dari apa yang dirasakan warga. Ada ketidakpercayaan dan diskriminasi. Apa yang dibutuhkan? Ya pendekatan, duduk bersama, dan menghilangkan rasa ketidakpercayaan itu," kata Adriana.

Peneliti yang menulis buku Papua Road Map pada 2009 itu menilai upaya pemerintah membangun Papua dengan memprioritaskan pada infrastruktur sudah baik. "Empat tahun ini meningkat signifikan baik itu jalan maupun jembatan sehingga membuat antardaerah terhubung. Masalahnya, belum maksimal dan sampai ke pelosok."

Adriana menambahkan, kepercayaan yang dibangun dengan dialog harus dilakukan dalam jangka panjang.

"Pemerintah berusaha membuat Papua lebih baik, tetapi tidak cukup dengan infrastruktur. Ada pendekatan lain untuk mengikis ketidakpercayaan itu," ujarnya.

Caranya, lanjut Adriana, pemerintah mencoba memandang sisi pembangunan dari perspektif warga Papua. "Selama ini mereka menyesuaikan dengan kita. Infrastruktur itu penting. Bahwa belum optimal, iya. Termasuk sektor pendidikan dan kesehatan yang belum meningkat signifikan."

Secara umum, Adriana menilai konflik di Papua tidak berhenti sampai pemerintah melakukan pendekatan secara psikologis untuk mengikis krisis kepercayaan itu.

Sebelumnya, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (5/12), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui soal kesejahteraan merupakan persoalan utama pemicu tindak kekerasan di Papua. "Akar masalah dari aksi kekerasan bersenjata terutama masalah pembangunan, masalah kesejahteraan. Kelompok-kelompok ini tidak sabar, menunjukkan eksistensi." (*/Ant/X-3)