Pemkab Cianjur Segera Terapkan Zonasi dan Redistribusi Guru

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, segera menerapkan zonasi dan redistribusi guru ke sejumlah wilayah. Upaya itu dilakukan sebagai bagian pemerataan pendidikan seiring dibukanya 5 sekolah baru tahun ini dan rencana 16 sekolah tahun depan.

"Inti dari zonasi dan redistribusi ini kan untuk pemerataan pendidikan. Nanti, para guru itu didistribusikan ke sekolah-sekolah yang baru," terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi, Rabu (5/12).

Sebetulnya, lanjut Cecep, penerapan zonasi dan redistribusi guru sudah dilakukan tahun ini. Hanya saja sistemnya terus diperbaiki hingga menemukan pola yang ideal.

"Ini juga sesuai dengan keinginan pak bupati. Harapannya nanti bisa menambah akses pendidikan sehingga bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah," ucapnya.

Cecep menyambut baik program zonasi yang diluncurkan pemerintah pusat. Programnya akan linear dengan keinginan Kabupaten Cianjur sehingga terjadi sinkronisasi.

"Ke depan tentunya bisa berdampak terhadap APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) yang saat ini masih cukup rendah," pungkasnya.

Baca juga: 20 Etnis Rohingya Mendarat Di Kuala Idi, Aceh Timur

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cianjur, Jumati, menambahkan hingga saat ini diakuinya belum terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur. Dalihnya, hingga saat ini masih terdapat sarana dan prasarana belajar di sejumlah wilayah yang cukup minim.

"Kondisi ini berdampak terhadap terjadinya penumpukan tenaga pengajar seperti di wilayah perkotaan dan Cianjur utara. Sementara di wilayah selatan masih relatif kurang," jelasnya.

Jumati mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspek lain dalam penerapan zonasi guru. Di antaranya menyangkut tempat tinggal guru, kondisi kesehatan, dan aspek pendukung kinerja.

Aspek-aspek itu penting diperhatikan agar jangan sampai nantinya proses rotasi atau perpindahan guru justru memperparah kondisi di lapangan.

"Harus matang pengkajiannya. Perhatikan dulu sejumlah aspek. Kalau memang sudah tepat dan siap, baru lakukan prosesnya," jelasnya.

Ia tak memungkiri hingga saat ini Kabupaten Cianjur masih krisis tenaga guru. Jumlah guru yang ada saat ini sekitar 8 ribuan belum memadai dengan jumlah sekolah yang ada.

"Ini kaitannya dengan belum adanya penambahan pegawai baru. Padahal setiap tahun banyak guru yang pensiun," tutur Jumati.

Ia berharap pelayanan pendidikan dapat seiring sejalan dengan pelayanan yang baik juga bagi para pendidik. Apalagi Kabupaten Cianjur baru saja memiliki sejumlah unit sekolah baru (USB) tingkat SMP yang dinilai akan membutuhkan guru.

"Untuk mengisi kekurangan, pemerintah memaksimalkan honorer. Mereka ini harus juga diperhatikan karena sangat membantu," pungkasnya. (OL-3)