Daerah Harus Perkuat Lingkungan

INDONESIA memiliki modal untuk mewujudkan pembangunan berbasis dan berwawasan lingkungan. Modal itu sejalan dengan berbagai program yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Pertama modal negara demokrasi. Ini artiya bebas ketika kita punya inisiatif dan kemampuan partisipatif. Modal kedua, otonomi daerah kita sangat kuat. Ini artinya sebenarnya kunci penyelesaian masalah lingkungan itu adalah kemampuan setiap perangkat daerah di masing-masing lokasi,” terang Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian LHK, Laksmi Wijayanti, di sela-sela kegiatan forum group discussion bertema Pembangunan bertumpu pada kelestarian lingkungan hidup di Istana Presiden Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (28/11).

Sejauh ini, kata Laksmi, Kementerian LHK banyak membuat terobosan kebijakan. Misalnya, penyelesaian konflik, pemberian akses, perhutanan sosial, reforma agraria, maupun pengendalian pencemaran, seperti proper, green leadership, dan lainnya. Dari program-program tersebut, ujar Laksmi, muaranya nanti akan terkoneksi dengan pola pembangunan ke depan yang menjadikan sektor ekonomi sebagai basis, bukan mengambil sumber daya alam saja.

“Kita  bergerak menuju bagaimana ke depan memanfaatkan jasa-jasa lingkungan dan circular ekonomi. Kita arahnya sudah ke sana. Kita sudah siapkan perangkat-perangkatnya seperti instrumen fiskal atau instrumen ekonomi. Memang ada turunan-turunannya yang harus diselesaikan,” beber Laksmi.

Dia juga menyoroti soal program quick win milik Polri yang dinilai tidak berpihak. Dalam pandangannya, program­ quick win fokus pada lingkungan­ bisa dilakukan. “Caranya dengan penyelesaian konflik dan penegakan hukum. Itu kan kelihatan. Sekarang masyatakat sudah bisa menyampaikan keluhannya. Ada mekanismenya. Jadi, quick win ini didorong kepala daerah atau anggota DPR baru. Jika mereka terpilih bisa menyelesaikan persoalan lingkungan. Bagi kami itu luar biasa dan nyata,” tegasnya.

Laksmi menyebutkan, Kementerian LHK sudah menyiapkan pendanaan dengan berbagai skema pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur lingkungan. Misalnya, penanganan sampah maupun pemantauan kualitas udara. “Di daerah juga bisa memanfaatkan dana desa, dana insentif daerah, maupun dana bagi hasil,” terangnya.

Masalah lingkungan di Indonesia relatif banyak, tetapi persoalan-persoalan itu bisa diatasi. (BB/N-2)