Jokowi Keluarkan UMKM dari DNI

PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo memutuskan untuk mengeluarkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Keputusan itu disampaikan Jokowi pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (28/11).

Relaksasi DNI merupakan salah satu sektor utama dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Sektor itu menuai protes dari Kadin Indonesia lantaran dianggap dapat menggerus UMKM. 

Di samping itu, Kadin Indonesia juga merasa tidak pernah diajak berdialog dan dimintai pendapat.

Jokowi mengaku telah ditelpon Ketua Kadin dan oleh Ketua Hipmi yang menyampaikan komplain terhadap masalah itu. Dia menjelaskan, draft relaksasi DNI itu belum sampai ke istana dan Perpresnya belum ditandatangani. 

"Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan urusan UMKM ini dari DNI. Dah, sudah saya putuskan di sini, putus. Lah kalau Ketua Kadin dan Ketua Hipmi sudah ngomong, siapa lagi yang mau saya dengar. Nanti kalau masuk ke istana, tinggal saya lihat saya coret gitu aja," tegas Jokowi disambut tepuk tangan peserta Rapimnas.

Baca juga: Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya dalam UMKM

Jokowi menegaskan, Pemerintah sangat berkomitmen untuk menumbuh kembangkan UMKM. Dia pun mengaku berangkat dari sektor tersebut. Bahkan anak-anaknya sampai saat ini juga masih dalam kategori UMKM. Mayoritas pengusaha Indonesia, lanjut Jokowi, juga UMKM.  

"Jadi, jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM," tegasnya.

Jokowi lebih jauh menjelaskan, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini terdapat 62 juta UMKM dan menyerap 116 juta tenaga kerja, atau 80% lebih dari angkatan kerja. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60%. (OL-3)