Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk dan Persiapan Menghadapi Pemilihan Umum 2019, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (26/11).
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakhrulloh pada kesempatan itu mengungkapkan ada sekitar 7 ribu data kependudukan ganda di Sulsel.
"Ya jadi itu data ganda yah, bukan KTP ganda. Jadi data ganda itu misalnya, dia punya KTP dulu di Makassar, satunya di Batam, itu yang disebut data ganda. Dia harus memilih salah satunya. Kalau dia sudah KTP elektronik, data yang lain langsung kami blokir," Zudan mencontohkan.
Baca juga: Uji Materi UU Advokat Ditolak MK
Oleh karena itu, 30 Desember mendatang penduduk yang belum melakukan perekaman data kependudukannya akan diblokir atau dibersihkan, karena diasumsikan sudah punya KTP di tempat lain atau sudah meninggal.
"Kalau dia merasa masih hidup dan belum punya KTP elektronik, pasti dia akan datang untuk menghidupkan kembali yang diblokir itu. Kita harus tegas. Sudah enam tahun lebih program e-KTP ini. Mereka kemana saja, kok tidak pernah lakukan perekaman," tandas Zudan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat membuka rakor tersebut menegaskan pentingnya single identity number (SIN) atau nomor identitas tunggal, terlebih pada tahun politik. Ia berharap SIN bisa meminimalisir potensi kecurangan dalam pemilu. Salah satunya menghilangkan data pemilih ganda yang biasanya dimanfaatkan kelompok tertentu.
"Sekarang banyak kasus, orangnya sudah meninggal, tapi masih ada undangan memilih. Ini yang harus dirapikan ke depan. Sistem digital bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi," kata Sudirman. (OL-6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved