APBN dan APBD Bantu Atasi Bencana

PEMERINTAH Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan memanfaatkan baik pos dana siap pakai (DSP) dari APBN maupun pos biaya tak terduga (BTT) dari APBD kabupaten untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi selama masa status siaga darurat bencana.

Kepastian penggunaan dana pusat dan daerah itu dikuatkan dengan terbitnya SK Bupati Sukabumi Nomor 360/Kep.620-BPBD/2018 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Pergerakan Tanah. "Dalam SK Bupati Sukabumi disebutkan, biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kemudahan berbagai akses dibebankan di APBN melalui DSP dan APBD melalui BTT," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi, Eka Widiaman, kemarin.

Kemudahan akses yang dimaksud di antaranya pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan mobilisasi, logistik, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan uang dan/atau barang, serta pertolongan dan penyelamatan. Kabupaten Sukabumi mulai menetapkan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah mulai 1 November 2018 hingga 31 Mei 2019 berdasar prakiraan BMKG dan PVMKG.

Eka menyebutkan bersamaan tingginya intensitas curah hujan saat ini, potensi bencana hidrometeorologi juga meningkat. Utamanya bencana banjir, longsor, pergerakan tanah, serta angin puting beliung. "Sejak masuk musim hujan sudah banyak dilaporkan terjadi bencana di Sukabumi."

Masalah pendanaan untuk penanggulangan bencana alam memang masih jadi masalah tersendiri di daerah karena kecilnya dan ketiadaan anggaran. Kabupaten Bangka Barat, untuk mengatasi permasalahan banjir, misalnya, setidaknya butuh anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Namun, pemkab setempat mengaku tidak punya anggaran itu. "Kita butuh dukungan penuh dalam penanganan banjir dengan dana yang tidak sedikit, bisa ratusan miliar. Kita tidak punya anggaran sebanyak itu," kata Sekda Bangka Barat H Yunan Helmi.

 

Tingkatkan Kemampuan

Persiapan dan antisipasi bencana alam guna meminimalkan korban dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, Jawa Tengah, dengan melatih kader-kader di Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) di desa-desa. Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Banyumas Kusworo mengatakan pihaknya melatih para kader FPRB di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, yang merupakan daerah rawan longsor.

"Kami memberikan berbagai macam materi kepada para kader FPRB, yakni soal penanganan bencana. Jadi, ada penanganan sebelum kejadian, pada waktu terjadi bencana dan pascabencana. Tiap kader diharapkan akan lebih tanggap dan meningkatkan kemampuan dalam menangani bencana," jelas Kusworo, kemarin.

Hal lainnya dilakukan BPBD Kabupaten Wonogiri yang terus bergerak aktif melakukan berbagai sosialisasi dan kegiatan mitigasi bencana alam. "Kita terus mendorong warga, baik melalui sekolah sungai, sekolah gunung, dan juga kegiatan kemandirian untuk mengantisipasi hal terburuk mengingat banyak wilayah di Wonogiri berpotensi bencana," tukas Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Bambang Haryanto, kemarin. Dia mencontohkan pada saat musim hujan ini, bencana longsor dan banjir terus diwaspadai," (RF/LD/WJ/RS/JS/N-1)