Tiongkok Respons Positif Penertiban Pariwisata Bali

PEMERINTAH Tiongkok merespon positif penertiban pariwisata di Bali yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster. Sebab kalau pengusaha ilegal tidak tertibkan, hal itu akan merusak Bali.

"Pengusaha yang telah melakukan tindakan ilegal harus ditertibkan, kalau tidak akan merusak pariwisata Bali," ujar Konsul jenderal RRT untuk Bali, Gou Haodong saat audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di rumah jabatan gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (23/11).

Menurut Konjen Gou, oknum pengusaha pariwisata ilegal merugikan baik untuk wisatawan Tiongkok sendiri dan  begitu juga untuk citra Bali sebagai daerah pariwisata. Ia mengatakan pada musim rendah kunjungan  wisatawan Tiongkok di akhir tahun ini bisa dijadikan momentum bagus untuk melakukan penertiban oknum yang mengambil keuntungan berlebih. 

Ia berharap wisatawan yang datang di tahun baru dan Imlek nanti akan mendapatkan pariwisata berkualitas yang secara otomatis akan memperbaiki kembali citra pariwisata Bali sebagai 'surga terakhir'.

Konjen Gou juga memberi masukan bagaimana agar paket wisata yang dibuat bisa berkualitas. Ia meyakini sesungguhnya wisatawan Tiongkok memiliki kemampuan untuk membeli paket berkualitas. Hanya saja ada oknum yang justru menyalahgunakan dengan praktek pariwisata yang ilegal.

Baca juga: KAI Promo Diskon 50% Tiket Berbagai Rute

Gou berharap penertiban kepariwisataan ini bisa segera dilakukan bukan saja untuk pengusaha Tiongkok namun juga semua praktek pariwisata ilegal lainnya. 

"Kami mewakili pemerintah Tiongkok menyampaikan sikap kami mendukung peningkatan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Apa yang dilakukan pengusaha ilegal bisa merusak hubungan kedua negara," kata Gou.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan penertiban kepariwisataan merupakan salah satu program prioritasnya saat ini. Ia juga meyakinkan penertiban ini berlaku untuk semua pelaku pariwisata yang beroperasi di Bali. 

"Dalam waktu dekat kami akan membuat kebijakan termasuk perda (peraturan daerah) untuk mengatur kepariwisataan ini," ujar Koster. 

Berbagai masalah pariwisata termasuk masukan yang disampaikan Konjen Gou nantinya akan diatur dalam perda tersebut.

Sementara Wakil Gubernur Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang juga hadir pada saat itu mengatakan saat ini sudah mengumpulkan data-data permasalahan sebagai dasar dalam melakukan penertiban pariwisata di Bali. 

"Pemprov Bali dan komponen pariwisata mencoba menyusun strategi agar masalah ini tidak terus terjadi di Bali," kata Cok Ace, sapaan akrab Wakil Gubernur Bali. (OL-3)