38 DPRD Medan Ditanya BPK Soal Biaya Perjalanan Dinas

DUGAAN terjadinya penggelembungan biaya perjalanan dinas di DPRD Kota Medan direspon dengan cepat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambarita Wahyuni, mengungkapkan timnya sudah memanggil para anggota DPRD Medan belum lama ini.

Namun dia mengaku belum tahu berapa jumlah anggota dewan yang dipanggil. Dengan alasan kegiatan ini dilaksanakan oleh tim auditor independen.

Namun dari sejumlah sumber terpercaya di lapangan, didapatkan informasi bahwa jumlah anggota dewan yang dipanggil BPK Sumut sebanyak 38 orang.

Ambarita mengatakan, mereka yang dipanggil belum tentu bermasalah, terlebih, pemanggilan tersebut masih sebatas meminta informasi. Setelah ini, baru dilanjutkan dengan proses pemeriksaan.

"Hasilnya nanti setelah pemeriksaan selesai. Karena ini pemeriksaan tahun 2018, hasilnya bulan Mei 2019," katanya, Kamis (22/11).

Baca juga: Caleg jangan Ragu Kampanyekan Jokowi-Amin

Lebih teknis dia menjelaskan, dalam melakukan pekerjaannya, tim tersebut memeriksa apakah dana yang diserahkan sudah sesuai dengan nama dan tandatangan dari konstituen.

"Misalnya, dana yang diserahkan berjumlah 300 konstituen, kateringnya turut kita periksa makanannya tentu juga 300 porsi. Jangan nanti hanya 100 atau 200 porsi, sisanya makan apa," papar Ambarita.

Dalam ketentuan, lanjut dia, sudah diatur bahwa anggota DPRD tidak diperkenankan memberi uang transport atau uang tunai kepada konstituen, saat melakukan reses.

Anggota DPRD hanya boleh memberikan makan minum dan yang berbentuk fisik, seperti goodie bag. (OL-3)