Hutan Sosial Solusi Konflik Teritorial

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terus mengoptimalkan pemberian akses kelola kawasan hutan melalui hutan sosial. Salah satunya ialah Hutan Wisata Punti Kayu Palembang, Sumatra Selatan, yang ditinjau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, kemarin. Kawasan ini bakal diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat (hutan sosial) oleh Presiden Joko Widodo pada akhir November 2018.

“Presiden direncanakan menyerahkan pengelolaan hutan kepada masyarakat dan tempatnya di Hutan Wisata Punti Kayu,” kata Menteri Siti Nurbaya Bakar, di Palembang, Rabu  (21/11).

Alasan itulah yang membuat pihaknya melaksanakan peninjauan untuk melihat kesiapan daerah­ ini sebagai lokasi penyerahan. “Saya lihat Sumsel sudah siap yang diharapkan saat kedatangan Presiden nanti semua berjalan lancar,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan hasil kunjungan ini nantinya akan dilaporkan pada Presiden Joko Widodo supaya saat kedatangan nanti ada gambaran. Memang, lanjut Siti, penyerahan hutan sosial telah menjadi program Presiden karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, penyerahan hutan sosial itu harus disukseskan bersama sehingga berjalan lancar,” ujar dia.

Ketika ditanya hutan sosial yang akan diserahkan, dia mengatakan untuk Sumsel sekitar 50 ribu hektare (ha) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.

“Penyerahan hutan sosial ini dalam arti masyarakat dapat mengelolanya selama 35 tahun, tetapi pengelolaannya ada aturan seperti tidak merusak lingkungan,” kata Siti Nurbaya.

Menteri Siti mengklaim saat ini sebanyak 2,2 juta ha hutan sosial sudah diberikan untuk akses kelola kawasan hutan bagi masyarakat. Hal itu tentunya sesuai dengan keputusan dari Presiden RI Joko Widodo.

Target dari Kementerian LHK, yakni pada 2021 bisa mencapai 12,7 juta ha. Pihaknya optimistis pada akhir 2019 bisa mencapai target 3,5 juta ha lahan untuk akses kelola kawasan hutan di Indonesia.

“Banyak cita-citanya. Target kita 12,7 juta ha, tapi sekarang baru mencapai 2,2 juta ha. Ini tidak gampang karena banyaknya konflik teritorial di lapangan. Akhir 2019 kami berharap hisa mencapai 3,5 juta ha,” ucapnya.

“Presiden RI dalam berbagai kesempatan berbicara pentingnya hutan sosial sebab hutan sosial dapat menjawab konflik-konflik teritorial selama ini,” jelas Siti Nurbaya.

Ia menerangkan, di Palembang rencananya Presiden RI akan menyerahkan keputusan tentang akses hutan sosial seluas­ 50 ribu ha bagi 10.500 kepala keluarga dari 10 kabupaten/kota di Sumsel.

Terkait dengan perhutanan sosial, Siti menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki kajian bagi hutan tersebut sebelum dijadikan hutan sosial, di antaranya mengetahui lokasi di lapangan, yakni dapat membedakan kawasan hutan dengan tanaman, vegetasi alam, hutan produksi, maupun kawasan hutan konservasi atau bukan konservasi. (DW/Ant/N-3)