Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), Tirto Kusnadi, meminta pemerintah segera membantu pembayaran tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah mencapai lebih dari Rp6 triliun.
“Dari total tunggakan BPJS Kesehatan ke perusahaan farmasi itu sekitar Rp6 triliun-Rp7 triliun, baru dibayarkan sekitar 6%,” kata Tirto di RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (21/11).
Tirto menerangkan, perusahaan farmasi tidak menjual langsung obat-obatan ke BPJS Kesehatan. Namun, saat BPJS Kesehatan menunggak pembayaran kepada pihak rumah sakit, pihak rumah sakit pun akan kesulitan untuk membeli kebutuhan obat ke perusahaan farmasi.
Dengan adanya tunggakan itu, otomatis telah memengaruhi kebutuhan akan obat-obatan sebab produsen obat-obatan mengalami kendala lantaran bahan baku yang tak terbeli.
“Karena tunggakannya pun sudah ada yang mencapai satu tahun. Jika enam bulan saja tidak dibayar, maka perusahaan farmasi sudah kelimpungan untuk memproduksi obat. Pasti menghambat kelangsungan usaha perusahaan obat-obatan,” ungkapnya. Apalagi, bahan baku impor yang dipengaruhi nilai tukar dolar.
Tirto mengaku, sejauh ini tambahan Rp5 triliun dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan tidak sepenuhnya didistribusikan ke rumah sakit, untuk kemudian dibayarkan ke perusahaan farmasi. “Mungkin BPJS Kesehatan juga punya prioritas lain untuk dibayarkan. Namun, kami juga ingin secepatnya membeli bahan baku obat. Kalau uangnya tidak ada, ya mau bagimana?.”
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, dirinya akan memberi teguran kepada pemerintah terkait dengan tunggakan ke perusahaan farmasi. Dia menyebutkan, kas masuk BPJS Kesehatan sekitar Rp70 triliun, sedangkan kas keluarnya Rp85 triliun. “Pemerintah wajib turun tangan membantu tunggakan BPJS Kesehatan melalui dua cara, yaitu menaikkan premi keanggotaan atau menambah subsidi. Karena kasus kosongnya obat di rumah sakit bukan karena pabrik obat yang tidak mau memberikan obat,” kata Dede Yusuf. (DG/N-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved