Kurangi Hegemoni 165 Desamart Dibangun

MENJAMURNYA minimarket hingga pelosok desa membuat pertumbuhan ekonomi dikendalikan pemodal besar. Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemkab Bandung Barat memberi bantuan kepada seluruh pemerintah desa untuk membangun desamart.

"Saya siap memberi modal kepada desa-desa yang analisisnya benar, di 165 desa akan dibikin desamart, APBD-nya sudah siap. Pemkab bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan toko ataupun pembelian awal barang-barangnya," janji Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, kemarin.

Rencana itu, ungkap Umbara, tengah dimatangkan dan digulirkan dua tahun lagi atau pada 2020. Setelah pembangunannya beres, pemkab akan terus memantau perkembangannya. Desamart nantinya bisa dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes).

Menurut Aa Umbara, keberadaan minimarket hingga pelosok desa kebanyakan tidak mengantongi izin. Masyarakat dan pemda dianggap tidak memperoleh manfaat apa-apa. "Namun, kalau dibikin desamart, flyer effect-nya jelas buat masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan data dinas terkait, Aa Umbara menyebutkan, dari sekitar 360 minimarket di Bandung Barat, cuma sekitar 40 minimarket yang berizin. Dia pun mengingatkan para kepala desa supaya tidak membiarkan minimarket ilegal bermunculan lagi di desanya.

Di Mataram, NTB, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (PPI) mulai memfungsikan Bazar Mandalika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kawasan wisata Mandalika yang dibangun sebanyak 303 unit. "Tema dari Bazar Mandalika ini sebagai pusat penjualan, pameran, dan display semua produk terbaik di NTB," kata Direktur Konstruksi dan Operasional PPI Ngurah Wirawan.

Pembangunan Bazar Mandalika didesain sedemikian rupa sehingga dilalui seluruh pengunjung yang masuk ke kawasan Mandalika. Dari lokasi parkir kendaraan, Bazar Mandalika, hingga ke Kuta Becah Park yang ketiganya sudah mulai difungsikan.

"Sengaja didesain sebagai fasilitas untuk menampung pedagang kaki lima dan asongan supaya tertib dan terkoodinasi dengan baik," katanya.

Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pelaku UMKM setempat dibekali berbagai kemampuan memanfaatkan teknologi. Hal ini menghadapi era revolusi industri 4.0 (Four Point Zero). "Pemerintah harus hadir agar pelaku UMKM bisa berdaya saing dalam era revolusi industri modern," kata Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, kemarin.

Iyos mengaku Pemkab Sukabumi bekerja sama dengan badan usaha untuk mendorong peningkatkan produktivitas pelaku UMKM agar berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya yang sudah menerapkan teknologi modern. Para pelaku UMKM yang belum beralih ke teknologi modern sekarang tak berkecil hati. Pasalnya, secara bertahap mereka akan dibekali mengelola usaha menggunakan teknologi modern dalam produksi dan pemasarannya