Padang Mantap Menuju Wisata Halal

PROGRAM-PROGRAM Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatra Barat dinilai selaras dengan program­ Pemerintah Kota Padang, khususnya dalam pengembangan kepariwisataan.

Sebagaimana Padang, menurut Wali kota Padang Mahyeldi Ansharullah, telah memantapkan diri sebagai tujuan wisata halal dan dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangannya ke depan. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar ini pun berharap Pemko Padang dan PPHI Sumbar juga dapat bersinergi dalam upaya memerangi maksiat di Kota Padang.

“Sehingga apa saja bagian dari pariwisata nantinya dapat dipastikan di samping halal juga bebas dari maksiat,” ujar Dewan Penasihat DPD PPHI Sumbar ini, kemarin. Menurut Mahyeldi, langkah Padang dalam membangun pariwisata sudah cukup terarah, terutama dalam mempercantik pantai.

Sejumlah sarana dan prasarana yang dibangun melalui konsep Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang dalam kurun beberapa tahun terakhir pun menjadi penyokong kemajuan pariwisata maritim bagi ibu kota Provinsi Sumbar itu.

Sementara itu, Ketua PPHI pusat Riyanto Sofyan mengatakan, Sumbar masuk lima besar daerah tujuan wisata halal di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun oleh PPHI. “Ada lima besar daerah yang menjadi tujuan wisata halal berdasarkan survei yang dilaksanakan, yaitu Aceh, Sumatra Barat, Jakarta, Jawa Barat, dan Lombok,” kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan pemerintah daerah ikut berperan membenahi destinasi halal yang ada di Sumbar, bukan hanya dari sisi kebijakan, melainkan juga komitmen rencana aksi dan anggaran.

“Belajar dari Lombok dalam mengembangkan destinasi peran pemerintah daerahnya amat kuat sehingga mau memberi subsidi pengurusan sertifikasi halal,” tandasnya. Riyanto pun mengatakan ketika pemerintah berkomitmen lewat anggaran pada akhirnya yang akan mengambil manfaat juga pemerintah daerah karena akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

Pejabat khusus
Pada kesempatan itu, Riyanto juga mengusulkan pemerintah daerah bisa saja mengadakan satu pejabat yang khusus menangani wisata halal. Alasannya, pengelolaan wisata halal membutuhkan suatu kompetensi khusus. Selain itu juga perlu ada standardisasi agar wisatawan yang berkunjung tidak kecewa disertai bagaimana meningkatkan pamor wisata halal.

“Malaysia yang populasi muslimnya 60% sudah mulai mengembangkan wisata halal sejak 1990, sementara Indonesia baru memulai pada 2012. Saya menilai yang dibutuhkan itu bukan hanya menjual me-rek namun juga promosi langsung wisata halal,” ujarnya.

Ketua PPHI Sumbar Havid Dt Rangkayo Basa menambahkan, potensi wisata halal di Sumbar sangat besar, apalagi sejak 2016 Kementerian Pariwisata menetapkan provinsi ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata halal.

Menurutnya, pengembangan wisata halal sejalan dengan falsafah adat, yaitu Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah yang berarti adat berdasarkan syarak dan syarak mengacu kepada Alquran. “Artinya, jika potensi tersebut dikelola dengan baik tentu akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Sumbar seperti dari Timur Tengah,” pungkasnya. (YH/N-1)