Warga masih Kesulitan Gunakan Kartu BPNT

DARI sekitar 15,5 juta warga PKH (Program Keluarga Harapan) KementerianSosial (Kemensos) , hanya sekitar 1,2 juta warga yang menikmati bantuan pangan non-tunai (BPNT). Adapun sebagian besar lainnya masih menerima bantuan dalam bentuk beras sejahtera (rastra).

Kendati demikian sekitar 1,2 juta penerima BPNT ini masih bingung menggunakan ATM e-warung. Hal itu terungkap saat para pemegang kartu ATM e-warung berdialog dengan Kementerian Sosial di Hotel Horison, Kota Pasuruan, Rabu (14/11).

“Masyarakat sudah punya kartu ATM, tapi tidak tahu dibuat apa kartunya itu. Padahal perbankan sudah mengisi kartunya dengan uang yang bisa dibelanjakan beras atau telor di e-warung. Ini masalah berat. Mereka ini harus dibimbing terus dan diedukasi,” kata Direktur Pelayanan Fakir Miskin wilayah III Kemensos RI, Abdul Hayat Gani.

Abdul Hayat mengakui ketidaktahuan masyarakat menggunakan ATM e-warung ini disebabkan sosialisasi masih minim. Padahal, penerima BPN tersebut didominasi masyarakat miskin di pelosok-pelosok desa.

“Itu terjadi di daerah di Jawa, apalagi di daerah yang lain seperti di Papua. Ini karena sosialisasi yang minim. Di Kemensos meski sudah ada yang menangani sosialisasi, tapi tidak bisa mengover seluruh Indonesia. Makanya dibutuhkan banyak pihak untuk sosialisasi itu,” keluh Abdul Hayat.

Ketidaktahuan masyarakat penerima BPNT ini juga disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Gunawan Wicaksono. Karena tidak mengetahui cara penggunaan ATM untuk e-warung itu, akhirnya PIN ATM terblokir.

“Setiap bulan, lebih dari 100 surat rekomendasi yang saya buat untuk membuka PIN ATM masyarakat penerima BPNT yang terblokir,” ujar Gunawan.

Sejak diluncurkan pada akhir 2016, dari 182 daerah kabupaten/kota di wilayah III Pelayanan Fakir Miskin Kemensos, hanya 26 daerah yang menjalankan program BPNT, meliputi Jawa Timur. Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penyebabnya ialah kesiapan daerah dan infrastruktur penunjang.   Mulai dari keberadaan e-warung hingga perbankan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Evi Zainal Abidin mendorong  Kemensos terus melakukan sosialisasi program BPNT itu, agar jumlah penerima BPNT terus naik.  (AB/N-2)