Warga Bingung Gunakan ATM e-Warung BPNT

DARI sekitar 15,5 juta warga Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, hanya sekitar 1,2 juta saja yang menikmati Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebagian besar lainnya masih menerima bantuan dalam bentuk beras rastra (beras sejahtera).

Meski demikian, sekitar 1,2 juta penerima BPNT itu, ternyata masih bingung menggunakan ATM e-warung yang dimilikinya. Hal itu terungkap dalam sosialisasi BPNT yang digelar Kemensos RI di Hotel Horison Kota Pasuruan, Rabu (14/11).

"Masyarakat sudah punya kartu (ATM), tapi tidak tahu dibuat apa kartunya itu. Padahal perbankan sudah mengisi kartunya dengan uang yang bisa dibelanjakan beras atau telor di e-warung. Ini masalah berat, mereka ini harus dibimbing terus dan diedukasi," Direktur Pelayanan Fakir Miskin (PFM) wilayah III Kemensos RI, Abdul Hayat Gani.

Menurut Abdul Hayat, proses edukasi terhadap warga ini menjadi masalah paling berat dalam pelaksanaan program BPNT. Bahkan akibat ketidakmengertian masyarakat dalam penggunaan kartu ATM untuk e-warung ini, hal itu justru mendatangkan kecurigaan banyak pihak.

"Karena tidak tahu cara menggunakan kartu itu, masyarakat mencari enaknya dan biasanya pasrah ke pendamping. Tapi kesan yang timbul, justru kartu diambil pendamping. Padahal niatannya untuk membimbing dan mengedukasi warga," urai Abdul Hayat.

Baca juga: Baru 26 dari 182 Daerah Jalankan Bantuan Pangan Nontunai

Abdul Hayat mengakui, ketidaktahuan masyarakat menggunakan ATM e-warung ini karena sosialisasi yang masih minim. Padahal penerima BPNT tersebut didominasi masyarakat miskin di pelosok-pelosok desa.

"Itu terjadi di daerah di Jawa, apalagi di daerah yang lain seperti di Papua sana. Ini karena sosialisasi yang minim. Di Kemensos meski sudah ada yang menangani sosialisasi, tapi tidak bisa mengcover seluruh Indonesia. Makanya dibutuhkan banyak pihak untuk sosialisasi itu," keluh Abdul Hayat.

Ketidaktahuan masyarakat penerima BPNT ini juga disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Gunawan Wicaksono. Karena tidak mengetahui cara penggunaan ATM untuk e-warung itu, akhirnya PIN ATM terblokir.

"Setiap bulan, lebih dari 100 surat rekomendasi yang saya buat untuk membuka PIN ATM masyarakat penerima BPNT yang terblokir. Tapi para pendamping program di lapangan terus dengan telaten mengajari atau mengedukasi masyarakat," ujar Gunawan.

Program BPNT Kemensos RI ini diluncurkan pada akhir 2016, dengan
menggunakan basis data Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat
penerima PKH yang biasanya mendapatkan beras jatah rastra, bantuannya diganti dengan e-warung menggunakan ATM yang dikeluarkan BNI.

Penerima BPNT akan menerima uang sebesar Rp 110.000/bulan setiap tanggal 25 dari perbankan dan masuk dalam ATM penerima. ATM inilah yang selanjutnya digunakan untuk belanja di e-warung yang sudah didirikan.

Dengan program BPNT ini masyarakat punya pilihan dan tidak ditodong selalu menikmati beras rastra, yang setiap 10 kilogramnya ditebus Rp16.000. Penerima BPNT belanja di e-warung dan bisa memilih untuk beli beras atau telor ayam, disesuaikan dengan kebutuhannya. (OL-3)