Baru 26 dari 182 Daerah Jalankan Bantuan Pangan Nontunai

SEJAK diluncurkan pada akhir 2016 lalu, dari sebanyak 182 daerah kabupaten/kota di wilayah III Pelayanan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, hanya 26 daerah saja yang menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPBT). 

Penyebabnya adalah, kesiapan daerah dan infrastruktur penunjang lainnya, mulai dari keberadaan e-warung hingga perbankan.

Hal itu diungkap Direktur Pelayanan Fakir Miskin (PFM) wilayah III Kemensos RI, Abdul Hayat Gani, saat sosialisasi BPNT di Hotel Horison Kota Pasuruan, Rabu (14/11).

"Sejak diluncurkan Dari 182 daerah, baru 26 daerah yang menjalankan. 182 daerah itu untuk wilayah III, meliputi Jawa Timur, Bali Sulawesi, Maluku hingga Papua. Terakhir beberapa hari lalu di Sulawesi, di Maros, Makassar dan Bone," ujar Abdul Hayat.

Menurut Abdul Hayat, sedikitnya daerah yang menjalankan program BPNT tersebut, karena terganjal beberapa masalah. Terutama kesiapan dari pemerintah daerah setempat, kesiapan data terpadu dan keberadaan e-warung serta pendukungnya.

"Tiga itu memang jadi masalah. Kesiapan basis data terpadu penerima, care pemerintah daerah dan kesiapan e-warung serta pendukungnya. Tapi yang paling jadi masalah, saat ini justru edukasi kepada masyarakat penerima, terutama penggunaan ATM untuk e-warung itu," imbuh Abdul Hayat.

Program BPNT Kemensos RI ini diluncurkan pada akhir 2016, dengan menggunakan basis data Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat penerima PKH yang biasanya mendapatkan beras jatah rastra, bantuannya diganti dengan e-warung menggunakan ATM yang dikeluarkan BNI.

Baca juga: Agar desa tidak Gagap Hadapi Era 4.0

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI, Evi Zainal Abidin, terus mendorong agar Kemensos RI terus melakukan sosialisasi atas program BPNT itu, sehingga masyarakat yang menerima BPNT jumlahnya terus naik.

"Pada 2017 lalu, sudah ada 1,2 juta warga yang menerima BPNT ini dan diharapkan terus meningkat di 2018 dan 2019 nanti, sehingga penerima BPNT lebih besar dari pada penerima beras rastra. Karena program BPNT ini juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Evi.

Selain itu, menurut Evi, dengan program BPNT ini masyarakat punya pilihan dan tidak ditodong selalu menikmati beras rastra, yang setiap 10 kilogramnya ditebus Rp 16.000. Penerima BPNT belanja di e-warung dan bisa memilih untuk beli beras atau telor ayam, disesuaikan dengan kebutuhannya.

Penerima BPNT akan menerima uang sebesar Rp110.000/bulan setiap tanggal 25 dari perbankan dan masuk dalam ATM penerima. ATM inilah yang selanjutnya digunakan untuk belanja di e-warung yang sudah didirikan.

"Dari proses ini, sekaligus juga pembelajaran kepada masyarakat untuk inklusi keuangan melalui transaksi non-tunai," pungkas Evi. (OL-3)