Revolusi Industri 4.0, Pemerintah mesti Jaga Keterlibatan Masyarakat Bawah 

PEMERINTAH berupaya maksimal dalam menjaga keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal pada era revolusi industri 4.0. Berbagai upaya peningkatkan kualitas SDM terus dilakukan seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan serta menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan hadirnya revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi informasi mengancam keterserapan tenaga kerja.

"Ini akan mengakibatkan pengangguran massal akibat robot. Tak hanya operator mesin, tapi juga beragam profesi seperti yang mengandalkan analisis," kata Agus saat menghadiri wisuda Universitas Pasundan, di Bandung, Selasa (13/11).

Untuk menjawab tantangan ini, menurutnya SDM dalam negeri harus memiliki keunggulan di berbagai hal. Menurutnya perlu tenaga kerja yang kompetitif agar tetap dibutuhkan industri.

"Tenaga kerja tidak cukup dibekali dengan literasi," katanya. 

Salah satunya, lanjut dia, untuk mendapatkan SDM kompetitif di era revolusi industri 4.0 ini, kurikulum pendidikan harus dirancang agar lebih bermutu.

Dalam perspektif keterserapan tenaga kerja, menurutnya SDM harus memiliki berbagai fungsi dengan baik. 

"SDM-nya harus terampil, memiliki kepemimpinan, bisa bekerja dalam tim, lincah bekerja dengan berbagai latar belakang budaya, dan sosial preneurship," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya saat ini pemerintah sudah menyusun konsep pendidikan agar sinkron dengan kebutuhan industri. 

"Konsep link and match antara industri dengan SMK. Ini sangat penting. Juga mendorong pelatihan-pelatihan tenaga kerja di sektor manufaktur," katanya.

Baca juga: Universitas Nasional siap Hadapi era Revolusi Industri 4.0

Lebih lanjut dia katakan, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah pun menjaga keterlibatan masyarakat bawah agar tidak terpinggirkan. 

"Di satu sisi ini memberikan peluang untuk meningkatkan ekonomi. Tapi di sisi lain kita juga harus melibatkan masyarakat bawah," katanya.

Dia mengakui, era revolusi industri 4.0 akan mengakibatkan sebagian masyarakat tertinggal karena mengharuskan adanya keterampilan individu dan akses yang baik. 

"Jadi masyarakat bawah rentan tersingkirkan karena tidak punya skill dan akses," katanya.

Dengan begitu, dia memastikan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berspektif keadilan sosial. 

"Sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama," katanya.

Kementerian Sosial, lanjut dia, mengeluarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang salah satu tujuannya juga untuk mengentaskan kemiskinan. 

"Dari berbagai kementerian sudah dilakukan. Dari Kemensos ada program andalan, PKH, juga program bantuan pangan, rastra," katanya.

Program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. 

"Kami berharap nantinya yang masih menerima (program keluarga harapan), bisa digraduasi jadi keluarga mandiri," katanya. (OL-3)