Wapres JK Sapa lagi Pengungsi di Sulteng

Dero Iqbal Mahendra/Ant/N-1
12/11/2018 06:10
Wapres JK Sapa lagi Pengungsi di Sulteng
(ANTARA/BASRI MARZUKI)

“BAGAIMANA kabar? Saya lihat wajah Bapak-Ibu sudah agak ceria. Sekarang tinggal di mana?” tanya Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada beberapa warga di kawasan hunian sementara pengungsi korban gempa bumi dan likuefaksi di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi, dan Kelurahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, kemarin siang.

Dengan kompak, para pengungsi yang ditemui Wapres yang sebagian besar ibu itu menjawab  mereka masih tinggal di tenda. Hunian sementara bagi para pengungsi korban bencana alam di Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, itu memang masih berupa tenda-tenda dari lembaga donatur, seperti dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Para pengungsi itu pun berharap pemerintah dapat segera memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak.

Setelah melihat hal itu, Wapres pun menjanjikan hunian sementara untuk semua warga pengungsi akan siap satu bulan lagi. “Pemerintah pasti membantu, tapi yang bekerja (membangun) ya masyarakat sendiri. Jangan hanya duduk termenung melihat rumah yang sudah roboh. Kembali bekerja. Nanti rumah yang rusak berat dapat Rp50 juta, rusak menengah Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta,” kata Wapres.

Penentuan relokasi, menurut Wapres, akan ditentukan pada Januari 2019. Saat ini penelitian terhadap zona merah atau kawasan, yang tidak boleh lagi ditinggali masyarakat karena rawan bencana, masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada waktu yang sama.

“Zona merah itu harus ditentukan dalam (perda) RTRW (rencana tata ruang wilayah) oleh pemda dan DPRD Sulteng, tapi dengan rekomendasi-rekomendasi dari pusat. Oleh karena itu, dalam bulan ini kita selesaikan, kira-kira dua bulanlah,” tambah Wapres.

Penelitian zona merah tengah dilakukan tenaga ahli geologi dari Pusat. Hasil penentuan kawasan merah itu nantinya dituangkan dalam bentuk perda RTRW tentang relokasi, yang disusun Pemprov Sulawesi Tengah dan DPRD Sulteng.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan Pemprov Sulteng memerlukan sedikitnya 1.000 hingga 1.500 hektare lahan untuk relokasi warga pascabencana di Sulteng. Relokasi tersebut akan menggunakan tanah milik negara berstatus hak guna usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan atau telantar.

Perkiraan daerah yang akan dipakai untuk relokasi ialah Tolo, Talise, Guyu, dan Petobo untuk daerah terdampak di Kota Palu; Pombebe untuk daerah terdampak di Kabupaten Sigi; serta Loli dan Pantai Barat untuk daerah terdampak di Kabupaten Donggala.





Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Msyaifullah
Berita Lainnya