Kabupaten Bandung Barat Benahi Infrastruktur

KABUPATEN Bandung Barat (KBB) Jawa Barat baru menginjak usia delapan tahun. Daerah yang berulang tahun setiap 19 Juni ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung yang disahkan berdasarkan UU No 12/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Meski usia masih relatif muda, daerah yang memiliki luas sekitar 1.305,77 km persegi dan terdiri dari 16 kecamatan ini terus berbenah agar pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada awal berdirinya, Pemkab Bandung Barat tidak langsung memiliki kantor pemerintahan sendiri dan harus menggunakan gedung pabrik di Kecamatan Batujajar.

Agar memiliki kantor sendiri, pembangunan fisik Kantor Pemkab Bandung Barat yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, dikebut dengan harapan pelayanan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan Kantor Pemkab itu menghabiskan total dana Rp160 miliar dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bandung Barat, APBD Pemprov Jabar, dan APBN. Akhirnya, pada Desember 2013, bupati, wakil bupati, dan beberapa satuan kerja perangkat dinas (SKPD) sudah dapat menempati kantor barunya tersebut.

Bagi daerah yang berusia 'belia', infrastruktur jalan masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah daerah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya, termasuk di Bandung Barat. Di wilayah bagian selatan yang terdiri atas Kecamatan Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, dan Rongga, infrastruktur masih menjadi keluhan terbesar masyarakatnya.

Pemkab Bandung Barat menjalin kerja sama dengan PT PLN (persero) yang merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pembangunan PLTA Upper Cisokan Pumped Storage senilai Rp225 miliar, agar pembangunan di wilayah selatan tidak jauh berbeda dengan di wilayah lainnya.

Dengan adanya pembangunan megaproyek PLTA Upper Cisokan ini, tentu akan turut mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam peningkatan infrastruktur termasuk sarana kesehatan, pendidikan, dan irigasi, khususnya di wilayah selatan.

Bupati Bandung Barat Abubakar mengakui pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Bandung Barat terhambat oleh buruknya infrastruktur. Padahal, infrastruktur yang baik diyakini bakal menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Karena itulah, Pemkab Bandung Barat telah bekerja sama dengan PLN untuk memulai perbaikan jalan yang diprioritaskan di wilayah selatan. "Kerja sama tahap pertama dengan PLN dialokasikan untuk jalan Sindangkerta-Celak, Celak-Gununghalu. Itu sudah dimulai dengan angka Rp23 miliar. Sambil ini berjalan, dimulai lagi proses lelang pembangunan jalan tahap kedua," kata Abubakar.

Pihaknya, kata dia, juga berencana membangun jalan bypass dari Padalarang hingga Rongga yang melintasi beberapa kecamatan sepanjang 56 km. "Nanti anggarannya dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat."

Rawan bencana
Di tengah konsentrasinya dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya, Pemkab Bandung Barat juga patut waspada dengan rawannya bencana saat musim penghujan. Kabupaten Bandung Barat terkenal sebagai daerah yang rawan bencana longsor, pergerakan tanah, dan banjir.

Daerah yang cukup rawan terhadap bencana di Bandung Barat tersebar di beberapa Kecamatan, seperti Cililin, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, dan Rongga. Bahkan, musibah longsor yang menewaskan 17 orang dan menimbun puluhan rumah warga pernah terjadi di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin.

Menyikapi hal tersebut, Abubakar terus mengingatkan kepada seluruh warga yang tinggal di perbukitan untuk waspada bencana tanah longsor dan pergerakan tanah.

"Saya sudah mengimbau kepada seluruh camat di Bandung Barat untuk memantau wilayahnya saat musim hujan datang dengan intensitas tinggi. Bencana di KBB kebanyakan bencana tanah longsor. Jadi, ini harus mendapat perhatian serius dengan menempatkan tim reaksi cepat pemantau pergerakan tanah," tambahnya.

Abubakar menegaskan agar semua permasalahan yang dihadapi daerah yang masih berkembang dapat teratasi, maka semua elemen termasuk pemerintah dan rakyatnya harus bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan. (DG/N-1)