Dana Desa Dinilai Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

ASOSIASI Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memberi apresiasi program pemerintah dalam pemerataan peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di pelosok Tanah Air. Di antaranya melalui program dana desa. Pasalnya, penyerapan anggaran dana desa dinilai efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Apdesi Suhardi Buyung yang diwakili Ipin Arifin, selaku Sekjen Apdesi Pusat, saat menghadiri diskusi publik dengan tema 'Efektivitas Program Dana Desa dalam Pemerataan Pembangunan Nasional' yang digelar Jalan Media Komunikasi (JMC) di Karawang, Jawa Barat, Jumat (2/11).

Apdesi menilai dana desa yang digelontorkan pemerintah saat ini sangat membantu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan dan pembuatan sarana dan prasarana infrastruktur desa.

"Kami sangat merasakan manfaat dana desa. Karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Selain itu, dapat memberdayakan masyarakat desa melalui program swakelola. Di antaranya pembuatan sarana prasarana jalan, alat transportasi, dan peningkatan ekonomi mikro," kata Ipin.

Apdesi juga mendukung penuh program pemerintah terkait peningkatan pembangunan desa. Karena, selama ini pola pembangunan hanya bersifat sentralistik. Dengan andanya dana desa, kini terjadi pemerataan pembangunan di pelosok negeri.

"Kebetulan kami asosiasi pemerintah, jelas kami akan mendukung program pemerintah, Apdesi terus mendorong untuk peningkatan kapasitas pembangunan desa, melalui program-program pemerintahan desa yang masuk ke desa," ujarnya.

Ke depan ia berharap, dana desa terus ditingkatkan. Walaupun pada prosesnya nanti perlu tahapan-tahapan dan tidak bisa sekaligus.

Menyinggung adanya sejumlah oknum desa yang terjerat kasus hukum karena persoalan korupsi dana desa, ia menyadari mengingat sumber daya manusia (SDM) di desa saat ini belum semuanya sempurna. Pihaknya pun terus berupaya melakukan sosialisasi agar penggunaan dana desa sesuai dengan aturan.

Selain itu, meminta semua pihak dapat memberikan masukan dengan baik dalam rangka peningkatan pengawasan jajaran kepala desa.

Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, R Gani Muhammad, dalam paparan diskusi tersebut, menerangkan pentingnya pemahaman dana desa agar tidak adalagi kesalahan ataupun ketidaktahuan kepala desa sebagai puncak tertinggi dalam pemerintahan desa.

Menurutnya, ada tiga alasan dana desa ini banyak disalahgunakan, pertama ketidaktahuan peraturan, kedua tidak paham aturan, ketiga karena ada niat.

Gani mengingatkan agar desa mempunyai peraturan desa karena melalui perdes itu kepala desa akan tahu agar tidak terjadinya kesewenangan dan penyalahgunaan dana desa.

Pihaknya juga mengakui, tugas dari pendamping sebagai pemantau dari dana desa pun belum maksimal. Mengingat masih adanya 6 provinsi yang daya serap dana desanya masih nol.

"Harusnya dari 2014 hingga 2018 pemerintah desa sudah mendaftarkan infrastruktur yang sudah dia punya," cetusnya.

Sementra itu, ekonom dari Center of Reform of Economics (Core) Deni Setiawan menambahkan bahwa meski pemerintah saat ini tengah gencar menggelontorkan dana desa namun sayang masih ditemukan sejumlah desa yang tidak mengetahui penggunaannya.

"Bagaimana mau digunakan bahkan untuk pengajuan pun banyak yang masih belum paham" ujar Deni.

Dikatakan, partisipasi dari warga juga merupakan salah satu kunci penting untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di desa masing-masing. Selain itu alangkah baiknya jika desa ini digabungkan bersama desa lain sehingga Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) dapat lebih hidup.

Dia mengutarakan dari temuan di lapangan banyaknya BUMDes yang tidak berfungsi karena kalah modal dengan korporasi besar yang memiliki modal lebih besar pula.

"Bukankah jika dikolaborasikan akan menghasilkan manfaat lebih baik sehingga masyarakat desa lebih bisa merasakan dampaknya," pungkasnya. (RO/OL-1)