Penghapusan Tarif Suramadu tidak Rugikan Uang Negara

MESKIPUN menghapus tarif Jembatan Suramadu, Presiden Joko Widodo memastikan keputusan tersebut tidak akan merugikan keuangan negara. Menurut Presiden, dalam konsep keadilan sosial, negara tidak boleh menghitung untung-rugi.

"Negara itu tidak hitung untung rugi, negara itu berhitung berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan dan kesejahteraan," di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).

Jembatan Suramadu sepanjang 5,4 km menelan anggaran pembangunan Rp 4,5 triliun. Jembatan diresmikan Juni 2009. Pemerintah menilai arus logistik menuju Madura masih rendah. Padahal, pemerintah ingin mendorong pengembangan dan pembangunan wilayah, terutama di Pulau Madura.

Hal itulah yang kemudian mendasari keputusan pemerintah menghapus tarif Jembatan Suramadu. Selain itu, menurut Presiden, pendapatan Suramadu juga tidak signifikan.

"Kami hitung berapa sih pemasukan jalan tol dalam setahun ini. Ternyata enggak banyak dan ini dibangun dari APBN. Saya tanya ke Menteri PU (pemasukannya) kira-kira Rp120 miliar. APBN masih mampulah kalau segitu," tandasnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, meski tidak dikenai tarif, pemerintah tetap mengevaluasi pola penggunaan Jembatan Suramadu oleh masyarakat. Untuk perawatannya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran perawatan melalui Kementerian PUPR.

"Sudah beberapa bulan lalu. Pemeliharaannya sekitar 7-10% dari sekitar Rp110 miliar (pemasukan)," tandasnya. (OL-4)