Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi(Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendata kondisi perempuan dan anak yang terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
"Pendataan sedang kami lakukan. Kami sedang turun ke lapangan melibatkan DP3A di tiga daerah terdampak tersebut," kata Kepala Bidang Data Gender dan Anak Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, Nova, di Palu, Kamis (25/10).
Pendataan itu dilakukan oleh DP3A Sulteng untuk mengetahui kondisi dan status perempuan dan anak korban gempa, tsunami, dan likuifaksi.
Pemprov Sulteng melalui instansi tersebut belum mengetahui jumlah perempuan yang tidak diketahui kabarnya oleh keluarga saat gempa, tsunami, dan likuifaksi menerjang tiga daerah di Sulteng.
Begitu pula dengan jumlah anak yang belum diketahui kabar, keberadaan, dan kondisinya saat dan pascabencana itu terjadi di tiga daerah tersebut.
"Jumlah anak yang belum diketahui kabarnya dan yang diketahui kabarnya, datanya juga belum disempurnakan. Kami masih terus mendata," ujarnya.
Bencana alam yang melanda Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong pada 28 September 2018 itu, mengakibatkan 2.104 orang meninggal dunia, 5.000-an orang hilang, 4.600 luka-luka, 149.000 orang mengungsi baik di sekitar lokasi bencana maupun ke berbagai kabupaten/kota di Sulteng dan Indonesia.
Sedangkan bangunan dan rumah yang rusak mencapai 67.310 buah, belum termasuk gedung-gedung sekolah yang hancur sebanyak 2.736 unit. (OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved