Penyandang Disabilitas Diminta tidak Golput

MANTAN anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Farid Bambang Siswantoro, Rabu (24/10), mengatakan, para penyandang disabilitas diharapkan tidak golput atau tidak memilih. Namun, pada saat Pemilihan Umum haruslah memberikan suaranya secara sah.

Hal ini, kata Farid, agar mereka yang layak mendapat dukungan dapat menempati posisinya sebagai legislatif.

"Golput berarti memberikan kesempatan bagi caleg (calon anggota legislatif) buruk untuk mendapatkan kursi di legislatif," katanya di depan peserta Lokakarya Tematik 'Partisipasi Politik Difabel Dalam Pemilu 2019' di Balai Pedukuhan Plembutan Barat, Plembutan, Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Farid, kalau pun kemudian ada caleg yang berasal dari kalangan difabel, sebaiknya juga didukung.

Ia menambahkan, kalangan penyandang disabilitas ini sebaiknya tidak cukup dengan menyalurkan suaranya saja, tetapi juga kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan caleg yang didukungnya itu.

"Tidak cukup sampai di situ, komunikasi harus sampai ke fraksi dan komisi di DPR atau DPRD tempat legislatif yang dulu didukungnya itu," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, dukungan perjuangan para penyandang disabilitas itu akan sampai ke pengambil kebijakan. Karena, ungkapnya, harus diakui anggota legislatif memiliki fungsi penganggaran dan fungsi pembuatan regulasi.

Sementara, caleg DPR Dapil DIY dari Partai NasDem, Anggiasari Puji Aryatie, dalam kesempatan itu mengatakan, selama ini sebagai aktivis yang bergerak dalam membantu kaum difabel tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik.

Namun, ujarnya, jika hanya kemudian 'nyinyir' karena melihat kondisi maka perjuangan tidak akan terlaksana.

"Kenapa saya mau jadi caleg? Sebab kalau hanya nyinyir terus tidak ada yang dapat diperjuangkan secara nyata," katanya.

Anggi mengajak para penyandang disabilitas itu menjadi pemilih yang cerdas dengan melihat kiprah, visi dan misi partai politik yang akan menjadi pilihannya.

"Sudah saatnya berubah, dan menurut mereka saya merepresentasikan kebutuhan teman-teman difabel," tegasnya.

Dia mengatakan, partai tempatnya bernaung memiliki tekad perjuangan untuk melakukan perubahan atau restorasi.

"Ada dua arah, perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Partai NasDem mengajak ke arah yang lebih baik," kata Anggi yang juga penyandang disabilitas itu.

Meski saat ini tinggal menunggu pelaksanaan Pemilu, Anggi memotivasi para penyandang disabilitas lainnya untuk berani menjadi caleg. Ia menambahkan penyandang disabilitas memiliki potensi yang besar dalam berpolitik.

Dengan maju menjadi caleg pada Pileg 2019 dari Partai NasDem, Anggi mengaku sudah mendapatkan dukungan dari teman-teman difabel lainnya.

Pada kesempatan itu, Farid mengingatkan dalam pelaksanaan Pemilu ini memang tidak dimungkinkan terjadinya jual beli suara antara partai politik atau caleg dengan penyelenggara Pemilu.

Namun demikian, katanya, permasalahan politik uang (money politic) masih terus menghantui. Farid mengingatkan, politik uang sama dengan melecehkan demokrasi dan merendahkan harga diri pemilih.

"Bayangkan hanya dengan Rp20.000 untuk lima tahun. Berarti nilainya hanya berapa," katanya.

Menurut dia, dalam kejadian nyata ada pemilih yang sudah menerima uang dari beberapa kandidat kemudian mencoblos semua caleg atau partai yang memberinya uang.

Namun, ujarnya, hal semacam ini juga tidak bijaksana, karena merusakkan surat suara yang kemudian menyebabkan gugur atau tidak sah. Anggiasari menambahkan, dengan menerima uang berarti putus sudah hubungan.

"Pemilih tidak berhak menuntut agar aspirasinya diperjuangkan. Karena sudah putus kontrak dengan adanya pembayaran," katanya.

Karena itu, Anggiasari juga berharap pemilih termasuk di kalangan penyandang disabilitas tidak menerima politik uang.

Ia berharap pada pemilu mendatang itu dapat terpilih sebagai anggota DPR RI. Jika terpilih, Anggi akan memperjuangkan pembuatan undang-undang yang berpihak kepada kaum difabel.

"Saya akan berjuang agar teman-teman disabilitas dapat haknya. Sekolah yang diinginkan, pendidikan berkualitas, otomatis harapan akan lebih baik dan tidak jadi beban hidup bagi orang lain," tegasnya. (OL-1)