Petani Ikan Jatiluhur Geruduk Kantor Bupati

RIBUAN petani ikan yang tergabung dalam Paguyuban Pembudi Daya Ikan Keramba Jaring Apung (PPI-KJA) menggelar aksi di halaman Pendopo Purwakarta, Jawa Barat, kemarin. Mereka menuntut pencabutan SK Bupati Purwakarta tentang program zero keramba jaring apung (KJA) Waduk Jatiluhur.

Para pengunjuk rasa meminta Surat Keputusan Bupati Tahun 2017 semasa Bupati Dedi Mulyadi dinilai mematikan usaha mereka dan menimbulkan keresahan dampak surat keputusan tentang program zero jaring apung di Waduk Jatiluhur tersebut.

“Impitan ekonomi rakyat kini semakin sulit. Jangan merusak usaha rakyat yang sudah puluhan tahun lamanya dibangun. Pemerintah harus peduli,” ujar Pipin, pengunjuk rasa. Dampaknya, menimbulkan pengangguran baru kerena di sektor ini banyak tenaga kerja terserap, mulai penunggu kolam, kuli panggul pakan, serta buruh lainnya.

Ketua PPI-KJA Yana Setiawan mengatakan pihaknya menolak secara penuh penertiban KJA di Danau Jatiluhur. Pria yang memiliki tak kurang dari 600 kolam keramba jaring apung itu meradang atas kebijakan tersebut.

“Selama ini kami menolak zero KJA karena merugikan semua pihak. Ini bisa menambah angka pengangguran­,” kata Yana.

Aksi sempat memanas saat perwakilan petani yang ingin bertemu Bupati Purwakarta dan jajarannya tidak mendapat tanggapan. Tak seorang pejabat pun yang menerima. Alasannya, mulai bupati, sekwida, dan pejabat lainnya sedang tidak ada di tempat.

Sebelumnya, alasannya zero KJA lantaran air Waduk Jatiluhur tercemar berat dengan sisa pakan ikan. Menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu biota air lainnya.