Dukung Pemerintah Tingkatkan Infrastruktur di Sumbar

FORUM Masyarakat Minang (FMM) mendukung langkah pemerintah meningkatkan infrastruktur di Sumatra Barat. Hal itu dilakukan guna menekan angka distribusi yang dapat menimbulkan high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Namun demikian, FMM meminta agar pembangunan infrastruktur dapat dibarengi dengan industrialisasi sehingga perekonoman tetap tumbuh.

"Saya kira pemerintah juga harus melakukan skala prioritas. Apakah insfrastruktur dulu atau masyarakatnya dikayakan dan industrinya dimajukan. Itu dilakukan guna menyaingi para pedagang dari luar, seperti Tiongkok. Kami yakin masyarakat Minang bisa bersaing dengan mereka," kata Irfianda Abidin pada diskusi 'Utang Luar Negeri, Manfaat dan Dampak terhadap Perekonomian Nasional' di Padang, Sumbar, Senin (15/10).

Melalui keterangan yang diterima hari ini, Irfanda menjelaskan Sumbar saat ini tengah membutuhkan peningkatan infrastruktur yang memadai. Namun, pihaknya berharap pemerintah memperhatikan perekonomian pada sektor riil.

Menurut dia, ada saatnya nanti industri yang dibangun di Jawa perlu dikembangkan kembali di Sumbar. Dan dia pun menilai orang Padang sangat piawai dalam perdagangan.

Irfianda mencontohkan sosok wirausaha Samsudin dari Pariaman yang memproduksi salah satu merek celana jins, kemudian diekspor ke luar negeri. Saat era Presiden Soeharto, dolar berada pada level Rp2,600, kemudian krisis 1998 naik menjadi Rp12.000. Ternyata kenaikan dolar bagi Samsudin berdampak devisa yang luar biasa.

"Sekarang dia bisa mendirikan salah satu hotel di Padang. Nah, kalau hal itu banyak dilakukan oleh pengusaha Padang yang lain, tentunya dapat meningkatkan pereknomian di bumi Minang," jelasnya.

Pakar Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Prof Dr H Dinid S Damanhuri, mengungkapkan, indeks logistik Indonesia tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang ada di dunia. Hal itu dinilai akan berdampak pada high cost economy.

Menurutnya, persoalan yang paling mendasar adalah minimnya infrastruktur yang tersedia saat ini. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air.

"Seperti pembangunan jalan tol, peningkatan sejumlah bandara, pembangunan tol laut, serta pengadaan kereta cepat. Hal ini tentunya diharapkan dapat mempercepat proses distribusi logistik sehingga biaya ekonomi dapat ditekan," ujar Prof Didin saat memberikan paparannya pada diskusi tersebut.

Namun, kata dia, ketika terjadi pembangunan tentunya dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar sehingga ada komponen utang luar negeri (ULN) untuk membiayai infrastruktur tersebut.

Sementara itu, terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini, menurut dia, hal itu diakibatkan adanya dampak eksternal.

Ia pun meyakini persoalan tersebut bukan hanya dialami oleh Indonesa, juga sejumlah negara maju dan negara berkembang ikut terdampak ekonomi global akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

"Bahkan apabila perang dagang antara AS dan China ini terus berkelanjutan, banyak pengamat mengatakan bisa mendekati perang dunia ke tiga dan ini yang menjadi kekhawatiran. Apa dampaknya pada perekonomian Indonesia di kala komponen utang luar negeri meningkat untuk pembangunan infrastuktur, tentunya pemerintah telah melakukan langkah-langkah stretegis di antaranya meningkatkan tarif kepada beberapa item produk impor," ujarnya.

Dia pun menyarankan sumber devisa negara yang disimpan di luar negeri agar dapat ditarik dan disimpan didalam perbankan nasional.

"Prosesnya bisa saja melalui Perppu maupun payung hukum yang lainnya. Kalau itu dilakukan, kami optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa di bawah Rp13.000," tukasnya. (RO/OL-1)